Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendukung rencana Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly soal remisi untuk terpidana kasus korupsi. Menurut Fahri, sudah sepantasnya terpidana diberikan hak pemotongan masa hukuman.

"Dalam hal ini saya sepakat dengan Pak Menteri (Yasonna). Kalau sudah dihukum dan saya jadi orang baik, masa saya sudah baik tidak ada kompensasinya," ujar Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/3/2015).

Politikus PKS itu mengatakan akhir dari proses hukum di Indonesia adalah pemasyarakatan. Hukuman diberikan untuk merubah penjahat menjadi orang baik. Bukan untuk membalas dendam.

Di negara demokrasi, hukum bagi pelaku kejahatan itu berhenti setelah pengadilan mengetok palu.

"Tuhan saja kalau kita sudah istigfar, kita diampuni. Ini masa kita sudah baik tidak diampuni," pungkas dia.

Sebelumnya, Yasonna mengatakan remisi merupakan hak narapidana. Napi punya hak mendapatkan pembebasan bersyarat, pendidikan dan pelayanan. "Semua itu ada," imbuh dia.

Dia tidak setuju terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur pengetatan pembebasan bersyarat dan remisi bagi koruptor, teroris, pengedar narkoba, pelanggaran HAM berat dan kejahatan keamanan negara. Yasonna mengatakan, PP yang dibuat di era Presiden SBY tersebut menimbulkan diskriminasi.

Karena itu, kata dia, Kemenkumham tengah mengkaji PP yang dinilainya bertentangan dengan undang-undang karena bersifat diskriminatif. "Filosofi pembinaan kita tidak lagi pembalasan, tidak lagi pencegahan, filosifi sekarang adalah perbaikan. Itu sebabnya saya ajak kampus, para pakar," tegas dia.
KRI

Sumur : http://news.metrotvnews.com/read/201...ptor-menkumham

===
kalau yang begini begini pasti para sapi dukung....


Wkwkwkwkwkwk