JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, meminta Presiden Joko Widodo segera mencari solusi untuk membuat Kabinet Kerja satu suara.

Hal tersebut disampaikan SBY dalam menanggapi perbedaan pendapat yang terjadi antara Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Kalau tidak klop ya harus dibikin klop-lah. Kan ada pemimpinnya, ada menteri koordinator, ada Presiden," kata SBY dalam wawancara yang diunggah ke akun YouTube resminya, Jumat (5/2/2016).

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek yang digagas gabungan BUMN Indonesia dan China. BUMN Indonesia diwakili konsorsium BUMN, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sedangkan China diwakili China Railway International (CRI).

Kedua, perusahaan membentuk perusahaan patungan, yakni PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

(Baca: SBY: Proyek Kereta Cepat Itu Hakikatnya Pakai Uang Rakyat)

Namun, setelah Presiden Jokowi meresmikan proyek ini, Kementerian Perhubungan rupanya belum mengeluarkan izin pembangunan. Sebab, PT KCIC belum memiliki izin usaha sebagai penyelenggara prasarana perkeretaapian umum.

"Malu kepada rakyat kalau satu menteri dan menteri lain tidak kompak, tidak klop, bahkan berbenturan," ujar Ketua Umum Partai Demokrat ini.

Menurut SBY, baik Rini Soemarno maupun Ignasius Jonan sama-sama perlu memberikan penjelasan kepada publik mengenai proyek kereta cepat ini. Namun, tentu saja, Rini dan Jonan perlu menyamakan pendapat terlebih dahulu secara internal sebelum mengemukakan masalah ini kepada publik.

(Baca: Giliran TNI AU dan BMKG Menyoal Kereta Cepat)

"Ada kalanya presiden juga harus bicara sendiri. Rakyat ingin dengar, setelah menterinya bicara, presidennya bicara untuk betul-betul menegaskan tidak ada hal yang tak sesuai aturan. Ini penting. Kalau tidak klop sana sini, bikin klop, dan sangat bisa bikin klop semuanya itu," ujar SBY.