TEMPO.CO, Jakarta - Konsultan politik, Eep Saefullah Fatah, mengatakan pertarungan pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 bakal sangat sengit. Sebabnya, popularitas Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menjadi calon dari inkumben diperkirakan tak setinggi elektabilitasnya.

Eep membandingkan Ahok sebagai calon inkumben dengan kasus Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Menurut dia, Ahok berbeda dengan kedua pemimpin tersebut.

"Di Surabaya dan Banyuwangi, inkumben punya popularitas tinggi dan elektabilitas yang sangat tinggi juga," katanya di Rumah Makan Meradelima, Jakarta Selatan, Sabtu, 12 Maret 2016. Elektabilitas Abdullah dan Risma melampaui 70 persen, menurut Eep, dalam berbagai survei. Akibatnya, calon inkumben ketika pilkada tidak mendapatkan lawan sepadan. Pertarungan pun tak lagi sengit.

Eep mengatakan kasusnya berbeda di Jakarta. Menurut dia, elektabilitas Ahok masih lebih rendah jika dibandingkan popularitasnya. Akibatnya, kompetisi menjadi sengit karena ada kemungkinan rakyat beralih kepada calon lain. "Ketika pemilih melihat ada harapan di tangan orang lain, maka inkumben bisa kalah," katanya.

Eep menolak memprediksi jalannya pertarungan pilkada tahun depan. Menurut dia, pemilih di Jakarta difasilitasi akses ke media yang mudah sehingga segala informasi terkait dengan calon gubernur mudah didapatkan.

Meski begitu, ia menilai ada kemungkinan hasil pilkada 2012 yang memenangkan pasangan baru terjadi lagi. "Inkumben harus siap berkompetisi secara demokratis," katanya.

VINDRY FLORENTIN

Ahok Legowo Diberi 'C' oleh Menpan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menanggapai santai kabar provinsi yang ia pimpin hanya memperoleh nilai C dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan).

Basuki atau biasa disapa Ahok mengaku hanya menerima nilai yang ia peroleh. Ahok terkesan legowo dengan penilaian tersebut. Ia mengibaratkan Menpan sebagai guru yang sudah sepatutnya memberikan nilai.

"Ya nggak apa-apa, kalau gurunya kasih nilai C masak mau marah. Masak mau lawan guru," katanya kepada Republika.co.id, Selasa (19/1).

Hingga saat ini, Ahok merasa belum mengetahui sektor-sektor mana saja yang harus diperbaiki supaya meningkatkan nilainya. Ahok mengatakan, ia hanya menuruti kemauan Menpan jika nantinya menerima laporan lengkapnya.

"Saya juga nggak tahu (perbaikannya). Ikuti saja maunya bagaimana. Dulu Kemendagri juga pernah nilai kita jelek," ujarnya.

Sebelumnya, dalam laman [url=http://www.menpan.go.id,]www.menpan.go.id,[/url] pada rapor perkembangan nilai akuntabilitas kinerja provinsi diperlihatkan hasil Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta menempati peringkat pertama dengan peringkat A atau dengan nilai 80,68.

Posisi kedua ditempati oleh Jawa Timur dengan peringkat A (80,04). Sedangkan, ketiga ditempati Kalimantan Selatan dengan peringkat BB (76,30), posisi keempat ditempati Bali peringkat BB (75,39), dan posisi kelima ditempati Kalimantan Timur dengan peringkat BB (75,15).

Pemerintah provinsi DKI Jakarta harus puas berada di posisi 18 dengan peringkat CC (58,57). Sedangkan, posisi buncit alias posisi ke-34 ditempati oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan peringkat D (25,34).