Jakarta - Reklamasi Teluk Jakarta lagi-lagi dibahas di DPR. Bila sebelumnya Komisi IV DPR sudah membahasnya, kini ganti Komisi VII yang meminta penjelasan soal reklamasi.

Komisi VII DPR mengadakan rapat dengan Menteri LHK Siti Nurbaya dan pemda DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (20/4/2016). Hanya Pemprov Jabar yang diwakili kepala daerah yaitu Wakil Gubernur Deddy Mizwar.

Rapat ini juga dihadiri oleh Sekda Banten Ranta Suharta dan Deputi Gubernur Pemprov DKI Oswar Muadzin Mungkasa. Ketidakhadiran Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) yang hanya mengirim deputi sempat diprotes Komisi VII.

"Ini malah Deputi yang dikirim. Djarot ke mana, Ahok ke mana? Ini yang undang DPR RI, bukan camat atau lurah," Kata anggota F-PD Mat Nasir.

"DKI cuma deputi. DKI keluar saja," ujar anggota F-PPP Joko Purwanto.

Akhirnya, rapat tetap berlangsung. Deputi Gubernur DKI Oswar juga tetap mengikuti rapat. Menteri LHK Siti Lalu memberikan penjelasan yang dilanjutkan dengan Deddy Mizwar.

"Reklamasi ini tidak masalah di Jakarta, asalkan sesuai UU. Harusnya dipikir secara menyeluruh. Jangan pindahkan bencana dari Jakarta Utara ke Jawa Barat," kata Deddy saat rapat.

Menurut Deddy, dampak proyek reklamasi juga terasa di Karawang, Subang, dan Bogor. Selain soal pasir, dia juga mempertanyakan asal batu untuk reklamasi.

"Urukannya dari Pulau Tunda. Batu dari mana? Perusahaan tidak ada yang jawab. Dari hulu sampai hilir kemaksiatan yang terjadi," ucapnya.

Dia juga kembali mempertanyakan niat reklamasi ini. Jangan sampai justru orang tak berpunya yang tersingkir.

"Reklamasi Jakarta Utara apa untuk pembangunan perdagangan atau untuk mengusir orang miskin dari Jakarta? Pasti larinya ke Jabar dan Banten," ujar Deddy.

sumur : detik.com