Bagaimana peran KPK dan Bareskrim mengusut kasus korupsi pajak BCA? Mengingat kasus korupsi pajak BCA yang semakin marak karena hingga saat ini belum selesai, terlebih KPK terlihat kewalahan menangani kasus-kasus tersebut. Sebut saja dengan adanya beberapa catatan kekalahan KPK di sidang praperadilan yang mengakibatkan KPK tidak bisa lagi menangani beberapa kasus.
Mungkin yang paling meresahkan adalah pengusutan kasus korupsi pajak PT Bank BCA yang hingga saat ini semakin tidak jelas ditangan KPK. Melalui praperadilan Hadi Poernomo yang merupakan mantan Ketua BPK, kasus yang tengah diusut selama 2 tahun belakangan ini bukannya menemui titik terang, KPK justru kehilangan wewenangnya menangani kasus ini. Sehingga, Bareskrim memutuskan untuk ikut menyasar beberapa kasus korupsi ini. Bukan tidak mungkin pula Bareskrim juga membidik kasus korupsi pajak PT Bank BCA tersebut.
Kasus yang berawal di tahun 2002, saat itu lembaga yang Hadi Poernomo pimpin tengah memeriksa laporan pajak PT Bank BCA tahun 1999. Pada laporan tersebut disebutkan bahwa PT Bank BCA membukukan laba fiscal sebesar Rp. 174 M. Namun, Direktorat Jenderal Pajak menemukan temuan lain. Keuntungan laba fiscal PT Bank BCA pada tahun 1999 mencapai Rp. 6,78 T. pembengkakan laba fiskal tersebut bersumber dari transaksi pengalihan aset kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) PT Bank BCA ke BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) sebesar Rp. 5,7 T. Penghapusan utang bermasalah Rp. 5,7 T tersebut dianggap sebagai pemasukan bagi PT Bank BCA.
Sehingga, 12 Juli 2003, PT Bank BCA mengajukan keberatan pajak kepada Direktorat PPh (Pajak Penghasilan) atas pengenaan pajak sebesar Rp. 375 M pada kredit bermasalah sebesar Rp. 5,7 T. Atas permohonan PT Bank BCA tersebut Direkotat PPh mengkajinya selama setahun. Namun hasilnya ditolak permohonan pajak tersebut. Hasil penelaahan yang ada kemudian diteruskan kepada Dirjen Pajak yang saat itu Hadi Poernomo menjabatnya. 15 Juli 2004, sehari sebelum jatuh tempo pembayaran pajak PT Bank BCA, Hadi Poernomo memerintahkan Direktur PPh dalam sebuah nota dinas untuk mengubah putusan penolakan Direktorat PPh menjadi diterima sepenuhnya.
Namun pasca dilakukan penyidikan, alih-alih korupsI pajak PT Bank BCA tersebut terbongkar. KPK kehilangan wewenangnya menyusut kasus ini. Sehingga membuat Bareskrim berencana untuk ikut andil dalam pemberantasan kasus-kasus korupsi. Berkaca pada kegagalan KPK atas penanganan beberapa kasus.

Lalu apa yang terjadi? KPK yang hingga kini masih kerepotan dan kian memaraknya kasus korupsi tentu sangat meresahkan. Tindak korupsi juga sangat jelas sekali merugikan negara, dan yang paling terlihat adalah uang negara hilang oleh keserakahan beberapa pihak. Hal itu mendorong Polri untuk segera bertindak memberantas kejahatan di sector perekonomian ini.
Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri yaitu Komjen Budi Waseso mengatakan, Bareskrim meminta tambahan anggaran untuk penyelidikan dan penyidikan. Penambahan anggaran ini diajukan karena Bareskrim tengah mengusut sejumlah kasus dugaan korupsi yang berskala besar.
Alasannya Bareskrim ikut andil dalam pengusutan kasus korupsi ini adalah adanya fakta kerugian yang di derita negara hingga triliunan rupiah, sedangkan KPK terlihat sangat kewalahan mengatasi semua kasus korupsi. Budi Waseso mengatakan bahwa Bareskrim saat itu tengah mengusut sembilan kasus dugaan korupsi dengan perkiraan kerugian negara mencapai triliunan rupiah dan 23 perkara dengan perkiraan kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah.
Lalu siapakah yang akan mampu dan sanggup menyelesaikan kasus korupsi pajak PT Bank BCA? KPK atau Bareskrim? Atau kedua lembaga ini bisa saling mendukung memberantas korupsi di negeri ini. Asalkan KPK-Polri rukun dan bisa tetap focus usut korupsi pajak PT Bank BCA ketimbang munculkan perang KPK vs Polri jilid kesekian kali. Namun hingga saat ini kasus tersebut belum saja selesai, kemanakah mereka yang ingin mengusut kasus korupsi pajak PT Bank BCA tersebut?
Sumber:
http://nasional.kompas.com/read/2015...um.Berkembang.
http://nasional.kompas.com/read/2015...bahan.Anggaran