Merdeka.com - Ketua RW 02, Koja, Jakarta Utara, H Ansori (50) menyatakan dengan tegas menolak Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 903 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW di DKI Jakarta yang memudahkan pejabat setempat untuk membuat laporan. Dia dengan tegas menolak kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang mewajibkan mengirim foto kegiatan warga melalui aplikasi Qlue.

"Kita kan jadi ketua RW dipilih sama warga ya mbak, bukan sama gubernur. Kita juga tidak merasa digaji, hanya operasional saja. Tapi kenapa gubernur semaunya saja merintahin RW untuk jalanin tugas itu," ungkapnya saat dihubungi merdeka.com melalui sambungan telepon, Senin (30/5).

Dia melanjutkan bahwa kebijakan Pemprov DKI Jakarta tersebut banyak mengatur kegiatan RT maupun RW. Dia mengungkapkan dengan ditambahnya pekerjaan tersebut, da berharap mendapatkan gaji layaknya pegawai pemerintah.

"PPSU saja dikasih gaji perbulannya Upah Minimum Regional (UMR), masa saya yang kerja menjadi ketua RW kerjanya 24 jam buat mantengin kegiatan warga biar bisa laporan di aplikasi Qlue cuma dikasih uang operasional Rp 975 ribu saja mbak. Kan enakan jadi PPSU," pungkasnya.

http://www.merdeka.com/jakarta/ketua...sama-ahok.html

ya udah melamar PPSU aja
33 ribu RT/RW loh, perannya juga kecil cuma buat gotong royong, jenguk yg ninggal..
semua pelayanan dki udah 1 pintu (PTSP) coy ahh ellah..

Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 168 Tahun 2014 tentang Pedoman RT/RW.
ketua RT atau RW bisa diberhentikan sesuai dengan keputusan Lurah di wilayahnya