Ahok Layak Tersangka, Walhi Ajak Masyarakat Jakarta Mengambil Sikap
Juli 19, 2016 15:45


Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memasuki mobilnya usai diperiksa Bareskrim di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (14/7). Ahok diperiksa terkait proses pembelian lahan di Cengkareng Barat, Jakarta Barat. ANTARA FOTO/Reno Esnir/Spt/16.

Jakarta, Aktual.com – Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta, Moestaqiem Dahlan menekankan bahwa mencuatnya kasus reklamasi di Pantai Utara Jakarta yang diduga melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pilkada DKI.

Justru pihak Ahok atau pihak-pihak tertentu yang sengaja mengaitkan kasus reklamasi dengan Pilkada DKI Jakarta 2017. Seakan-akan, kasus reklamasi sengaja untuk menjegal Ahok yang sudah mendapat dukungan dari Partai Golkar, Hanura, dan Nasdem pada hajat demokrasi serentak Februari 2017 mendatang.

“Enggak ada urusan Pilkada, jangan dikecilkan,” tegas Alan, sapaannya, dalam Sidang Uji Terbuka ‘Skandal Reklamasi: Ahok Layak untuk Tersangka’ di Jakarta, Selasa (19/7).

Pegiat lingkungan, kelompok peduli Jakarta dan berbagai masyarakat lainnya, ucapnya, sebenarnya sejak awal menolak pelaksanaan reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Hanya saja, penolakan seperti dianggap angin lalu. Jangankan mereka, beberapa petinggi di republik ini yang mengingatkan Ahok juga tidak digubris.

“Dilawan KKP, Susi tidak berdaya, Dilawan KLHK, kemudian dilawan Wapres, Menko Maritim mewakili pemerintah juga dilawan,” jelas Alan. Disampaikan pula, investasi Komite Gabungan dimana tiga menteri ke lokasi reklamasi, berikut hasil/kesimpulannya tidak diindahkan oleh Ahok.

Di sisi lain, Alan menyoroti berbagai kelompok masyarakat Jakarta yang diam terkait reklamasi. Dari mahasiswa, tokoh kritis, termasuk media massa, mengambil sikap pasif dan tidak berani berseberangan dengan Ahok. Seakan-akan pelaksanaan reklamasi di Pantai Utara Jakarta tidak terjadi apa-apa. “Undang-Undang jelas, aturannya jelas, apa lagi yang diabu-abukan,” demikian Alan.
http://www.aktual.com/ahok-layak-ter...ngambil-sikap/


Jokowi Larang Polisi dan Jaksa Pidanakan Kebijakan Gubernur
SELASA, 19 JULI 2016 | 11:57 WIB


Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri acara program pengampunan pajak di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, 1 Juli 2016. Ia meminta kepada para pengusaha untuk membawa kembali dana yang disimpan di negara asing setelah ada payung hukum pengampunan pajak. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meluapkan kekesalannya terhadap kinerja polisi dan jaksa dalam rapat evaluasi kepolisian dan kejaksaan daerah di Istana Kepresidenan hari ini, Selasa, 19 Juli 2016. Menurut dia, ada polisi dan jaksa yang tak mematuhi perintahnya yang menyebabkan kebijakan di daerah sulit terlaksana.

Presiden Jokowi tak mau menyebutkan kebijakan yang dimaksudkan itu kepada awak media. "Saya akan sampaikan keluhan wali kota, bupati, dan gubernur lain kalau sudah tidak ada (awak) media di sini (Istana Negara)," ujar Presiden di pengujung pembukaan rapat, Selasa, 19 Juli 2016.

Ia merasa bahwa arahannya selama ini jelas agar penegak hukum tidak memperkarakan kebijakan, administrasi, dan diskresi pemerintah daerah. Hal ini, tutur dia, sudah disampaikan tahun lalu agar tidak sampai terjadi. Itu sebabnya dia bingung kenapa masih ada banyak keluhan.

Dalam rapat itu, ia memberikan arahan kepada polisi dan jaksa. Arahan pertama, tidak mempidanakan kebijakan atau diskresi. Kedua hal itu, kata Presiden, tidak bisa dipidanakan.

Kedua, tidak juga secara sembarangan memperkarakan tindakan administrasi pemerintah. "Tolong dibedakan mana yang beneran nyolong dan mana yang tidak," tuturnya.

Arahan ketiga, tidak mudah membeberkan kerugian negara kepada media selama belum pasti. Menurut Presiden, kerugian negara baru bisa diekspos apabila sudah konkret atau akan masuk ke proses penuntutan. "Arahan lain, BPK diberi waktu 60 hari (untuk memastikan kerugian negara)," ujarnya.

Presiden berjanji akan blakblakan menyampaikan keluhan yang datang dari pemerintah daerah. Ia berharap jajaran kepolisian dan kejaksaan bisa belajar dari hal itu dan bekerja secara harmonis dengan pemerintah daerah layaknya orkestra.

"Sekali lagi saya minta jajaran kepolisian dan kejaksaan betul-betul merespons perintah yang diberikan. Kami sudah pontang-panting melakukan terobosan, dari deregulasi hingga amnesti pajak. Tapi, kalau ini tidak didukung dengan support di jajaran daerah, baik di pemda maupun kejari dan kepolisian, ya tidak akan jalan," ucapnya.
https://m.tempo.co/read/news/2016/07...jakan-gubernur

--------------------------------

Dulu waktu Gubernur Sumatera Utara diciduk aparat penegak hukum, kok semua diam aja yak! Kan itu bisa saja akibat dia salah menerapkan kebijakannya sebagai Gubernur saat itu? Makanya daripada bigung, bukannya lebih baik Pak HAKIM saja yang kita minta keputusannya di Pengadilan, untuk menetapkan apakah suatu kebijakan Gubernur itu memang kriminal atau bukan.