JAKARTA – Wapres Jusuf Kalla menyatakan bahwa alokasi anggaran di tahun 2017 untuk membayar utang negara telah membengkak. Hal tersebut disebutkan karena akumulasi bunga utang dan pemberian subsidi berlebihan di masa pemerintahan sebelumnya. Di sisi lainnya, pemasukan pajak di tahun 2016 juga tak mencapai target serta pembangunan yang harus terus berjalan demi kesejahteraan rakyat.

Walaupun begitu, Ia mengakui bahwa negara telah terbantu dengan suksesnya program Presiden Jokowi soal uang tebusan yang berasal dari tax amnesty. “Utang negara sampai dengan bulan Agustus (2016) itu sudah kurang lebih Rp 3.400 triliun. Cukup besar memang pertumbuhannya di dua tahun terakhir memang juga tinggi akibat anggaran kita besar, kemudian pemasukan pajak agak tidak dicapai target, sedangkan proyek berjalan,” ungkap JK.

Berdasarkan data tersebut, JK menyatakan secara tidak langsung bahwa pemerintahan yang lalu di bawah kepemimpinan SBY turut andil banyak di dalam besarnya utang negara tersebut.

“Utang ini kan akumulasi selama puluhan tahun, defisit juga seperti itu. Salah satu yang menyebabkan banyak defisit karena subsidi tinggi sebelum-sebelumnya. Jadi memang seperti yang tercantum di APBN 2017 bunga saja itu kurang lebih Rp 220 triliun, bunga hutang. Kemudian cicilan yang harus dibayar kurang lebih Rp 220 triliun. Jadi total memang cicilan utang dengan bunganya itu lebih hampir Rp 500 triliun malah dan itu memperberat APBN kita,” ujarnya.

Walaupun begitu, JK menjelaskan kalau rasio utang Indonesia atas PDB masih jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan negara lain yaitu 27 persen dari PDB. “Utang sekarang lebih tinggi otomatis menyebabkan bunganya tinggi karena bunga itu dibayar setiap tahun, setiap bulan malah. Jadi memang punya efek daripada utang yang terakhir ini akibat penurunan pendapatan lewat pajak turun, ekspor kita juga turun, maka penerimaan pajak di bawah target,” jelasnya. JK turut meyakini kalau peningkatan dari alokasi anggaran untuk dapat membayar utang itu tak mungkin mengakibatkan defisit anggaran lebih dari 3 persen. Sebelumnya, JK telah menyebutkan bila pemerintah telah menyisihkan uang sekitar Rp 500 triliun untuk bisa membayar utang negara tersebut beserta bunganya.

Sumber



Soal hutang JK adalah saksi hidup di masa pemerintahan SBY. wajarlah jika beliau mengetahui seluk beluk isi dompet keuangan negara waktu itu berdasarkan fakta. di masa jokowi pun tak lepas dari hutang. Jangankan negara, pasukan nasi bungkus disini aja punya hutang kok. Bayaran udah dapet dari korlap, eh, malah ada yg ogah-ogahan kalo di suruh demo berarti kan hutang demo yg wajib di tagih. Jangan mau enaknya aje, duit mau kerja ogah.