Mempertanyakan kenegarawanan SBY
Difitnah menggerakkan demo, difitnah berkonspirasi dalam pembunuhan Munir, difitnah punya harta triliunan, dan tertimpa badai politik. Itulah nukilan pidato Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di kediamannya, Puri Cikeas, Bogor, (2/11/2016).

Di tengah hangatnya berbagai rumor soal rencana aksi demo 4 November, SBY ikut sibuk. Presiden RI ke-6 ini menemui Menko Polhukam Wiranto, serta Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sayang apa yang dipercakapkan tidak jelas, karena ketiganya tidak mengungkapkan apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

Selanjutnya, SBY mengundang wartawan untuk jumpa pers di rumahnya. Ia berpidato tentang banyak hal. Soal pilkada DKI, Ahok, serta hak konstitusi warga untuk unjuk rasa, asal tidak anarkis. Juga berbagai tudingan kepada diri dan keluarganya, sampai minta doa, agar diberi kekuatan menghadapi badai politik.

Salah satu bagian pidatonya, SBY menyebut, dia telah mengumpulkan keterangan, mengorek yang ada dalam pikiran penyelenggara negara sampai jajaran pemerintahan. Ia mengkritik informasi intelijen dan analisis yang menuduh seseorang, kalangan, parpol, mendanai, menggerakkan demo. Ia menganggap informasi intelijen tersebut sebagai fitnah.

Di bagian lain ia merasa dijadikan tersangka dalam kasus terbunuhnya aktivis HAM, Munir.

"Ini enggak salah negara, kalau saya justru dijadikan tersangka pembunuhan Munir? Enggak kebalik dunia ini jika SBY dianggap terlibat dalam konspirasi politik pembunuhan Munir. Come on, ayo gunakan akal sehat," begitu kata SBY.

SBY juga menyebutkan ada TV yang memberitakan kekayaannya mencapai Rp9 triliun. Dia membatantahnya. Bila tudingan itu benar, pasti namanya sudah masuk dalam 100 orang terkaya Globe Asia.

Soal demo 4 November, ia mengingatkan jika tidak ingin negara ini terbakar oleh amarah para penuntut keadilan, Basuki (Ahok) Tjahaja Purnama mesti diproses secara hukum. Jangan sampai Ahok dianggap kebal hukum.

Ia mengingatkan, bila tuntutan demo sama sekali tidak didengar, diabaikan, sampai "lebaran kuda" demo akan tetap ada.

Meski begitu, ia menegaskan secara pribadi, maupun mewakili Partai Demokrat, tetap menginginkan pilkada DKI tetap berlangsung dengan tiga calon. Artinya, kasus hukum yang menimpa Ahok, tidak boleh menghilangkan kesempatannya untuk tetap berkompetisi di pilkada.

Di bagian akhir, SBY seperti berkeluh kesah. Sejak anaknya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mencalonkan diri di pemilihan Gubernur DKI, angin menerpa sangat kencang keluarganya.

SBY berharap semoga Agus yang menggunakan hak konstitusinya tidak dianggap sebagai ancaman keamanan. Ia juga mohon doa restu rakyat, agar kuat menghadapi badai politik.

Secara keseluruhan apa yang disampaikan SBY lebih banyak membingungkan publik, kalau tidak mau dikatakan memperkeruh suasana. SBY tidak menjelaskan duduk persoalan yang mengharuskan dia memberikan direspon melalui pidatonya.

Soal tudingan parpol menggerakkan dan menandai demo misalnya, SBY tidak menyebutkan nama parpol yang dituding mendanai dan menggerakkan demo. Siapa pula yang melemparkan tuduhan juga tidak jelas.

Memang di media sosial, muncul berbagai spekulasi tentang siapa di balik rencana demo 4 November. Namun spekulasi di media sosial, bukanlah informasi arus utama, yang layak dipercaya.

Terlalu banyak pihak yang mengklaim mendapat informasi kelas A dari intelijen. Namun bila ditilik lebih dalam, akun penyebar informasi tersebut kredibilitasnya diragukan. Pribadi pemilik akun tidak jelas jati dirinya, misalnya. Bila informasi seperti ini dipercaya, bisa saja, konklusi akhirnya bisa keliru.

Begitu pula soal konspirasi pembunuhan Munir. Lembaga mana yang telah menjadikan SBY sebagai tersangka kasus terbunuhnya Munir? Rasanya Polisi yang berwewenang menetapkan status tersangka dalam kasus pembunuhan, tidak pernah menyebut SBY sebagai tersangka.

Soal Ahok harus diproses hukum, SBY seperti tidak mengikuti perkembangan informasi. Kepolisian sudah menjelaskan proses hukum dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok, oleh beberapa ormas.

Polisi telah memeriksa lebih 20 orang saksi. Mereka berasal dari dari pelapor maupun saksi ahli agama dan ahli bahasa. Ahok pun sudah dijadwalkan akan diperiksa.

Namun mesti dipahami juga, ada Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VI/2014. Surat ini menyebutkan bila sudah memasuki tahapan pemilu kemudian ada laporan terhadap calon kepala daerah, baik bupati, wali kota maupun gubernur, maka proses hukum ditangguhkan sampai pemilihan selesai.

Ketidakjelasan duduk persoalan yang disampaikan dalam pidato SBY ini, bisa menjadi bumerang. Masyarakat tidak bisa dipersalahkan bila menganggap tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada dirinya, adalah ciptaannya sendiri, agar mengesankan SBY sebagai korban politik penguasa.

Betapa pun SBY adalah salah satu pemimpin bangsa. Ia termasuk sosok istimewa. SBY adalah presiden pertama di era reformasi yang terpilih dalam dua periode masa jabatan.

Masyarakat tentu berharap sikap kenegarawanan SBY ketikan muncul persoalan kebangsaan seperti saat ini. Ikut menyadarkan arti pentingnya kebinekaan. Juga mendinginkan suhu politik yang tengah memanas.

Sayangnya, pidato SBY kali ini, justru jauh dari nilai-nilai kenegarawanan. Ia seperti berjalan di samping para pendemo sambil membawa kipas.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/editori...ik-dari-cikeas

---

Baca juga dari kategori EDITORIAL :

- Kabar bohong merayap jelang aksi 4 November

- Penurunan Patung Buddha dan spanduk intoleran di Tanjungbalai

- Mengenang Tsar Bomba, bom nuklir terbesar yang pernah diledakkan