Program Nasional PKI Dalam Kajian Tan Malaka

Beranda

...

Sejarah & Xenology
Program Nasional PKI Dalam Kajian Tan Malaka

ryan.manullang

03-10-2017 19:55

Program Nasional PKI Dalam Kajian Tan Malaka

Quote:

Buku Naar de Republiek Indonesia karya Tan Malaka (foto via: S E N S O R)

Quote:

TUJUAN PKI

Tujuan partai-partai komunis dunia ialah menggantikan sistem kapitalisme dengan komunisme. Waktu terpukul hancurnya kapitalisme, dan terpukul jatuhnya borjuasi belumlah mewujudkan komunisme. Antara kapitalisme dan komunisme ada satu masa peralihan. Dalam masa peralihan ini, proletariat melakukan diktator atas borjuasi. Ini berarti bahwa proletariat dunia memaksakan kehendaknya atas borjuasi dunia yang berulangkali mencoba mendapatkan kembali kekuasaan politik dan ekonomi yang hilang, agar dapat mempergunakan kembali alat-alat pemeras dan penindasnya. Dalam masa penindasan itu, negeri-negeri kapitalis alat-alat penindasan borjuasi dunia diganti dengan negeri-negeri Soviet. Soviet adalah perwujudan diktator proletariat. Tujuan Soviet ialah menghapuskan kapitalisme dan mempersiapkan tumbuhnya komunisme.

Kapitalisme Indonesia masih dalam taraf permulaan perkembangannya. Industri-industri besar seperti industri-industri untuk membikin mesin-mesin, lokomotif-lokomotif dan kapal, malah industri-industri yang sangat penting, seperti tekstil, masih belum ada. Berhubung dengan itu proletariat Indonesia berada lebih rendah daripada proletariat Eropa Barat dan Amerika. Diktator Proletariat yang tulen akan dapat membahayakan prikehidupan ekonomi di Indonesia, terlebih jika revolusi dunia tak kunjung datang. Akibatnya daripada itu bagian yang terbesar daripada penduduk, yaitu orang-orang yang bukan proletar, sangat mudah dihasut melawan buruh Indonesia yang kecil jumlahnya. Untuk menjamin pripenghidupan ekonomi di Indonesia dalam kemerdekaan nasional yang mungkin datang, kepada penduduk yang bukan proletar harus diberikan kesempatan (dalam jatah yang terbatas) mengusahakan hak milik perseorangan dan perusahaan-perusahaan kapitalisme. Lebih daripada itu, negeri harus memberikan kepadanya bantuan baik materiil maupun moril, untuk mempertinggi produksinya. Sudah barang tentu, perusahaan-perusahaan besar harus segera dinasionalisi. Dengan demikian kegiatan ekonomi rakyat dapat diperkembang tanpa kekuatiran akan datangnya kasta-kasta atau golongan lainnya. Dengan demikian pertimbangan ekonomi antara proletar dan bukan proletar dapat dicapai dan dipertahankan.
(Naar de 'Republiek Indonesia' Menuju Republik Indonesia Tan Malaka (1925)
Sumber: Yayasan Massa, terbitan tahun 1987

PROGRAM NASIONAL PKI

EKONOMI

1. Menasionalisi pabrik-pabrik dan tambang-tambang seperti tambang arang batu, timah, minyak dan tambang emas.
2. Menasionalisi hutan-hutan dan perusahaan-perusahaan modern seperti perusahaan gula, karet, teh kopi, kina, kelapa, nila dan tapioka.
3. Menasionalisi perusahaan-perusahaan lalu lintas dan angkutan.
4. Menasionalisi bank-bank, perusahaan perusahaan perseorangan dan maskapai maskapai perniagaan besar lainnya.
5. Me-elektrifisir Indonesia dengan membangun industri-industri baru dengan bantuan negara seperti pabrik-pabrik mesin dan tekstil dan galangan pembikinan kapal.
6. Mendirikan koperasi-koperasi rakyat dengan bantuan kredit yang murah dari negara.
7. Memberikan bantuan hewan dan alat-alat kerja kepada kaum tani untuk memperbaiki pertaniannya dan mendirikan kebun-kebun percobaan negara.
8. Pemindahan penduduk besar-besaran biaya negara dari Jawa ke daerah-daerah luar Jawa.
9. Pembagian tanah-tanah yang tidak ditanami antara petani-petani melarat dan yang tidak mempunyai tanah dengan bantuan uang mengusahakan tanah-tanah itu.
10. Menghapuskan sisa-sisa feodal dan tanah-tanah partikelir dan membagikan yang tersebut belakangan ini kepada petani melarat dan proletar.

POLITIK

1. Kemerdekaan Indonesia dengan segera dan tak terbatas.
2. Membentuk republik federasi dari pelbagai pulau-pulau Indonesia.
3. Segera memanggil rapat nasional dan yang mewakili semua rakyat dan agama di Indonesia.
4. Segera memberi hak politik sepenuhnya kepada penduduk Indonesia baik laki-laki maupun wanita.

SOSIAL

1. Gaji minimum, kerja 7 jam dan perbaikan jam kerja dan penghidupan buruh.
2. Perlindungan kerja dengan pengakuan hak mogok di antara buruh.
3. Pembagian keuntungan bagi buruh di industri-industri besar.
4. Membentuk majelis-majelis buruh di Industri-industri besar.
5. Pemisahan gereja dan negara dan mengakui kemerdekaan agama.
6. Memberikan hak-hak sosial, ekonomi, dan politik kepada semua warga negara Indonesia baik laki-laki maupun wanita.
7. Menasionalisasi rumah-rumah besar dan membangun rumah-rumah baru dan distribusi rumah-rumah antara buruh negara.

PELAJARAN DAN PENDIDIKAN

1. Wajib belajar bagi anak-anak semua warga negara Indonesia dengan cuma-cuma sampai umur 17 tahun dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan bahasa Inggris sebagai bahasa asing yang terutama.
2. Menghapuskan sistem pelajaran sekarang dan menyusun sistem yang langsung berdasarkan atas kepentingan-kepentingan Indonesia yang sudah ada dan yang akan dibangun.
3. Memperbaiki dan memperbanyak jumlah sekolah-sekolah kejuruan, pertanian, dan perdagangan dan memperbaiki dan memperbanyak jumlah sekolah-sekolah bagi pegawai-pegawai tinggi di lapangan teknik dan administrasi.

MILITER

1. Menghapuskan tentara imperialis dan mengadakan milisi rakyat untuk mempertahankan Republik Indonesia.
2. Menghapuskan kehidupan di kamp kamp (tangsi-tangsi) dan semua UU yang merendahkan militer rendahan mengijinkan bertempat di kampung-kampung dan di rumah-rumah baru yang dibangun untuk mereka, perlakuan lebih baik dan mempertinggi gaji mereka.
3. Memberikan hak sepenuhnya untuk mengadakan organisasi dan rapat kepada militer Indonesia.

POLISI

1. Pemisahan pangreh praja, polisi, dan justisi.
2. Memberikan hak-hak sepenuhnya kepada tiap-tiap terdakwa untuk melindungi diri menentang hakim di muka pengadilan, dan membebaskan terdakwa dalam waktu 24 jam jika bukti dan saksi-saksi bagi mereka ternyata cukup.Tiap-tiap perkara yang mempunyai dasar hukum, harus diselesaikan dalam waktu lima hari yang sesuai tertib dan di muka umum.

RENCANA AKSI

1. Menuntut 7 jam kerja, gaji minimum dan syarat-syarat kerja dan penghidupan yang lebih baik bagi buruh.
2. Mengakui Sarekat Sekerja dan hak mogok.
3. Organisasi dan petani untuk hak-hak ekonomi dan politik.
4. Penghapusan peenalo sanctie.
5. Menghapuskan hukum-hukum dan undang-undang untuk menindas pergerakan politik, seperti hak-hak pemerintah untuk :
a). Mengasingkan tiap-tiap orang yang dipandang berbahaya bagi pemerintah.
b). Melarang pemogokan.
c). Melarang dan membubarkan rapat-rapat.
d). Melarang penyiaran pers.
e). Melarang memberikan pelajaran pelajaran dan pengakuan sepenuhnya atas kemerdekaan bergerak.
f). Menuntut hak berdemonstrasi, demonstrasi massa di seluruh Indonesia melawan penindasan ekonomi dan politik seperti : pajak pembebasan dengan segala tawanan politik dan pengembalian orang buangan politik, massa aksi yang mana harus diperkuat dengan pemogokan umum dan melawan pemerintah.
g). Menuntut hapusnya Volksraad, Raad van Indie dan Algemeene Secretaris dan pembentukan Majelis Nasional (National Assembly) dari mana nanti akan dipilih Badan Pelaksana yang bertanggung jawab kepada Majelis Nasional.

sumber:Naar de 'Republiek Indonesia' Menuju Republik Indonesia Tan Malaka (1925) Sumber: Yayasan Massa, terbitan tahun 1987

sumber

Diubah oleh ryan.manullang 03-10-2017 20:09

24.3K

Kutip

174

Balasan

Guest

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru

Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!

Sejarah & Xenology

6.5KThread•10.5KAnggota

Terlama

Guest

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru