Empat pasangan calon gubernur-wakil gubernur Kalimantan Timur berpose setelah ditetapkan sebagai peserta pilkada 2018 di Kantor KPUD Kaltim, Samarinda, Senin (12/2/2018).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur (Kaltim) menetapkan empat pasangan peserta pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur 2018. Empat pasangan ini menjadi puncak persaingan antar-partai utama.

Mereka adalah pasangan Andi Sofyan Hasdam - Nusyirwan Ismail (Golkar), Rusmadi Wongso - Safaruddin (PDIP, Hanura), Isran Noor - Hadi Mulyadi (Gerindra, PKS) dan Syaharie Jaang - Awang Ferdian Hidayat (Demokrat, PPP, dan PKB).

Para calon ini sudah menjalani verifikasi kelengkapan administrasi dalam sebulan terakhir. Seluruh calon mempergunakan jalur dukungan partai politik dengan modal 11 kursi di DPRD Kaltim.

"Setelah dilakukan verifikasi dan penghitungan syarat administrasi dan mereka ditetapkan sebagai pasangan peserta pemilihan gubernur di Kaltim," papar Mohammad Taufik, Ketua KPU Kaltim, dalam rapat pleno di Samarinda, Senin (12/2/2018).

Setelah penetapan, KPU Kaltim --seperti juga seluruh KPU di 170 daerah antar-tingkat lain yang menyelenggarakan pilkada 2018-- akan mengundi nomor urut pada hari ini (Selasa 13/2). Namun demikian, Taufik belum tahu di mana pengundian nomor dilakukan.

Meski begitu masih ada ganjalan dalam penetapan ini. Taufik meminta para pasangan calon kepala daerah segera mundur dari jabatan aparatur sipil negara, Polri, DPR RI, dan kepala daerah saat ini.

Empat pasangan ini memang para pejabat di Kaltim. Syaharie adalah Wali Kota Samarinda, Rusmadi Wongso adalah Sekretaris Provinsi Kaltim, Safaruddin merupakan Kapolda Kaltim, Nursyirwan ialah Wakil Wali Kota Samarinda, dan Awang - Hadi Mulyadi merupakan anggota DPR RI.

"Nanti ada surat terakhir agar mereka bisa memenuhi syarat sebagai pasangan calon. 30 hari sebelum hari H, mereka harus menyerahkan secara resmi surat non-aktifnya dari statusnya," tuturnya.

Minggu depan, masa kampanye dimulai. Taufik pun meminta masing masing pemerintah daerah melakukan tindakan tegas dengan menurunkan menurunkan seluruh alat peraga kampanye mandiri masing masing kandidat.

Di sisi lain, Syaharie terlihat percaya diri dengan tidak mempersoalkan perolehan nomor pengundian pilgub Kaltim. "Bisa dapat nomor 1,2,3 dan 4, sama saja," katanya.

Syaharie justru fokus mempersiapkan visi misi dalam membangun Kaltim, mulai dari pesisir dan pelosok desa. Menurutnya, permasalahan utama Kaltim adalah luas cakupan geografisnya yang terbentang seluas Jawa.

Itu sebabnya Syaharie akan mengalokasikan anggaran khusus sebesar Rp1 triliun untuk pembangunan kawasan desa dan pesisir. Pemerintah provinsi komitmen membantu kota/kabupaten yang memiliki permasalahan pembangunan desa tertinggal.

Sementara rivalnya, Andi Sofyan yang mantan Wali Kota Bontang mensyukuri jalannya proses penetapan peserta pilgub Kaltim berjalan aman. Dia memastikan komitmen para peserta pesta demokrasi yang akan menjaga keamanan di Kaltim.

Selain itu, Sofyan mengangkat topi atas kerja keras KPU Kaltim dalam melaksanakan seluruh tahapan pilgub ini. Menurutnya, KPU Kaltim bekerja dengan aparat keamanan demi memilih kepala daerah terbaik bagi masyarakat.

Kebetulan, sejak pagi hari, lokasi Kantor KPU Kaltim memperoleh pengamanan ketat aparat gabungan TNI/Polri. Aparat keamanan mensterilkan sepanjang Jalan Basuki Rahmat, Samarinda, dari pengerahan massa masing masing kandidat.

Kapolda Kaltim Inspektur Jenderal Priyo Widyanto mengatakan, pengamanan agenda penetapan pasangan calon ini dilakukan 600 personel gabungan TNI/Polri. Intensivitas keamanan akan dilakukan hingga pengundian nomor urut pasangan.

"Tempat masih menunggu dari KPU Kaltim," lanjutnya.

Priyo pun meminta pendukung masing masing pasangan mampu menahan diri agar memudahkan proses pengamanan. Polri akan menugaskan personelnya mendampingi empat pasangan ini hingga waktu pemungutan suara dilakukan masyarakat.

"Kita lakukan pengamanan melekat pada pasangan calon ketika sudah ada nomor urut. Satu orang akan didampingi 4 orang polisi," ujarnya.

Priyo pun berharap pilkada ini mampu menghasilkan figur gubernur dan wakil gubernur sesuai aspirasi masyarakat. Menurutnya, kepala daerah merupakan representasi aspirasi masyarakat tanpa memandang suku, etnis, agama, dan golongan.

Priyo kembali menegaskan netralitas institusi TNI/Polri dalam mengawal berlangsungnya pilgub Kaltim. Polri tak akan memihak meski salah seorang kontestan pilgub Kaltim 2018 adalah mantan perwira tinggi Polri, sekaligus mantan Kapolda Kaltim.

"Sudah sering kali kami sampaikan netralitas tni polri tetap harus dijunjung tinggi," tutupnya.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...rovinsi-kaltim

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Setelah KPK menangkap bupati Ngada

- Manado raja konsumsi minuman beralkohol

- Bus tingkat terbalik di Hong Kong, 19 orang tewas