Jakarta - Plt Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati akhirnya buka suara terkait dengan surat penjualan aset perusahaan yang dipimpinnya.

Usai menghadiri rapat terbatas (ratas) tentang percepatan pelaksanaan mandatori biodiesel di Kantor Presiden, Nicke mengungkapkan, surat persetujuan yang ditandatangani oleh Menteri BUMN Rini Soemarno bukan soal penjualan aset Pertamina.

"Jadi sebetulnya itu bukan pelepasan aset, namanya itu adalah pemberian participating interest (PI), beda lho antara aset dengan PI," kata Nicke di Istana Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (20/7/2018).

Nicke menjelaskan, hak partisipasi (PI) merupakan hak yang dijual atas hasil produk, namun tidak menjual aset dan saham. Artinya, aset dan saham tetap milik Pertamina.

"PI itu nanti orang yang megang PI misalnya 10% berarti dia berhak atas nanti produk itu 10%, tapi sahamnya tidak kita jual, asetnya kita tidak jual," jelas dia.

Baca juga: Soal Penjualan Aset, Bos Pertamina: Kita Jual Hak Partisipasi

Dia menilai, informasi penjualan aset tersebut juga salah dimengerti oleh publik. Menurut dia, penjualan PI sudah sering terjadi di sektor hulu (upstream).

"Salah pengertian, kita nggak jual aset, (tapi) PI, dan itu sudah umum terjadi di upstream, iya kan," papar dia.

Sri Mulyani Angkat Bicara

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun ikut angkat bicara. Sebab, dirinya pun harus tetap memonitor tentang kondisi keuangan para perusahaan pelat merah.

"Ya kita lihat secara utuh saja. Pembahasan kami dengan Menteri ESDM, (Menteri) BUMN, dan Pertamina kami lihat keseluruhan profile Pertamina dari kegiatan hulu dan hilir," kata Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/7/2018).

Meski demikian, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini berkomitmen untuk tetap menjaga keuangan Pertamina tetap sehat.

Dia menceritakan, tugas Pertamina dalam menciptakan keuntungan berdasarkan dari aktivitas di hulu dan hilir. Mulai dari memproduksi minyak sampai menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) dan juga elpiji 3 kilogram (kg).

"Apapun yang kita tetapkan, itu sudah mendengar dan membahas cukup detail dari aspek neraca Pertamina. Tapi pemerintah commit, untuk membuat neraca Pertamina tetap sehat dan tetap konsekuen pada penugasan yang diberikan pada Pertamina," tambah dia.

Sri Mulyani juga meminta kepada seluruh manajemen Pertamina untuk terus memperbaiki tata kelola bisnis, yakni mengurangi kebocoran serta menghilangkan tindak korupsi.

"Kita juga meminta manajemen Pertamina untuk memperbaiki tata kelola, efisiensi mengurangi kebocoran dan menghilangkan korupsi sehingga Pertamina bisa menjadi badan usaha yang sehat dan membaik," tutup dia.

https://finance.detik.com/energi/d-4...n-aset-apa-itu