Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat disoraki oleh ribuan Tenaga Pegawai Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (TPHL-TBPP) di GOR Jatidiri, Semarang, Minggu (3/2/2019).

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, momen itu terjadi ditengah pembahasan mengenai tuntutan 17 ribu penyuluh pertanian bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Tuntutan itu sebelumnya disampaikan oleh Ketua TPHL-TBPP Gunadi di hadapan presiden.

Jokowi yang mendengar tuntutan itu kemudian mengaku baru mendengarnya.

"Saya tadi tanya ke Pak Gunadi, ini sebetulnya problemnya seperti apa? Masalahnya seperti apa? Saya baru diberi tahu," ujar Jokowi yang mengenakan baju putih.

Ia pun mengaku sulit menjawab tuntutan tersebut.

"Jadi kalau disuruh menjawab langsung sekarang ya sulit. Wong baru diberi tahu gimana saya disuruh menjawab," kata Jokowi.

Jokowi menuturkan dirinya baru mengetahui masalah tuntutan pengangkatan guru dan bidan.

"Pikiran saya problem itu hanya ada di, pertama guru. Masih ada masalah di situ. Yang kedua, bidan, juga ada masalah di situ. Satu per satu kita selesaikan. Ternyata ada lagi di pertanian. Baru tahu saya," kata Jokowi.

Seusai mendengar jawaban Jokowi, sebagian penyuluh pertanian yang hadir kompak menyoraki Jokowi.

Suasana pertemuan itu sempat riuh sejenak.

Jokowi pun melanjutkan pidatonya yang sempat terpotong.

Ia membela diri, bahwa apa yang disampaikan benar apa adanya.

Menurutnya juga ia harus jujur ada prosedur yang harus dilalui.

"Saya ngomong apa adanya. Saya itu ngomong apa adanya. Baru di sini tadi, saya saja masih minta penjelasan. Di samping saya tadi Pak Gunadi. Jadi saya tidak bisa ngomong langsung menyenangkan. Tidak bisa. Saya harus berbicara masalah prosedur yang harus kita lalui," kata dia.

Lanjutnya Jokowi menilai memanglah peran penyuluh pertanian sangat penting dan diperlukan masyarakat.

Apalagi hingga kini pemerintah masih kekurangan tenaga penyuluh pertanian lapangan sebanyak 40 ribu orang.

Jokowi kemudian mengatakan tak masalah jika posisi-posisi itu diisi oleh peserta yang hadir lantaran telah berpengalaman.

"Kalau itu bisa diisi oleh Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian ya saya alhamdulillah, akan lebih baik. Itu akan lebih baik karena Bapak Ibu sekalian sudah memiliki pengalaman."

"Tadi Pak Gun menyampaikan sudah 13 tahun. Sudah punya pengalaman di lapangan, sudah punya pengalaman mendampingi para petani," tambah Jokowi.

Jokowi menjelaskan lagi, pengangkatan penyuluh pertanian sebagai PNS membutuhkan payung hukum.

Hal itu bisa melalui Peraturan Presiden (Perpres) dan Keputusan Presiden (Kepres).

Namun Jokowi juga harus mengamati apakah undang-undangnya memungkinkan atau tidak.

Dirinya pun menegaskan tak ingin membuat janji jika akhirnya tak bisa ditepati.

"Saya ngomong blak-blakan lho ya. Saya enggak pengen ngomong manis-manis di depan Bapak Ibu sekalian. Setelah saya buka nanti undang-undangnya tidak memungkinkan, kan sulit," ujar Jokowi.

Ia kemudian menjanjikan akan memanggil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk membicarakan masalah ini.

Tak menunggu lama, ia menjanjikan Rabu (6/2/2019) akan menjawab keputusan untuk kejelasan soal nasib para penyuluh pertanian.

"Tapi jangan dipaksa saya menjawab sekarang. Itu saja," katanya.