Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari berbagai gugusan kepulauan menyebabkan pertahanan keamanan Indonesia lebih beresiko, jika dibandingkan negara lain yang perbatasan daerahnya berupa daratan saja. Mempertahankan setiap jengkal garis territorial kedaulatan NKRI jelas menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi TNI. Namun pekerjaan rumah yang cukup berat tersebur akan dapat sedikit dipermudah jika TNI mendapatkan bantuan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista). Tapi sayangnya banyak kita yang masih gagal paham dalam persoalan alutsista ini, dan seberapa penting signifikansinya terhadap pertahanan dan keamanan negara.

Pada debat Capres keempat, perbincangan mengenai persoalan anggaran alutsista kembali menghangat. Secara tajam calon Presiden Prabowo Subianto mengkritik pengalokasian anggaran pertahanan Indonesia yang terlalu sedikit, dengan begitu penjagaan atas kekayaan negara tidaklah mungkin dapat dilakukan secara utuh. "Kekayaan negara tak akan bisa dijaga jika keamanan suatu negara lemah. Maka dari itu, Prabowo berharap alat utama sistem senjata (alutsista) untuk TNI dan alat material khusus (almatsus) untuk Polri harus dimodernisasi” ujar Prabowo dalam debat keempat Capres. Selain itu jika merujuk pada Data Bank Dunia, pada 2017 anggaran pertahanan Indonesia tidak sampai 1% PDB. Kementerian Pertahanan hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp 108,36 triliun atau sebesar 4,4% dari total anggaran belanja pemerintah sebesar Rp 2.461,1 triliun. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar Rp  14.837,4 triliun di 2018, maka anggaran Kemenhan setara dengan 0,73 % dari total PDB Indonesia. Jelas angka tersebut sangatlah kecil, bahkan masuk jajaran yang terendah di Asia, Indonesia masih di bawah negara tetangga seperti Singapura, Brunei, Malaysia, dan bahkan Timor Leste.

Modernisasi Alutsista dan kecukupuan anggaran pertahanan jelas sangat penting dalam rangka mempertahankan kedaulatan. Indonesia harus bersiap untuk menghadapi skenario terburuk, meski saat ini sedang berada dalam kondisi damai. Menurutnya, penggunaan kekuatan militer bisa datang kapan saja. “Si Vis Pacem Para Bellum, apabila menghendaki damai, bersiaplah berperang,” ujar Prabowo Subianto yang memberikan kritikan keras kepada pemerintah Jokowi yang secara enteng menyatakan bahwa 20 tahun ke depan tidak akan ada perang yang kemungkinan terjadi di NKRI.

Padahal loginkanya peremajaan alutsista dan anggaran pertahanan dapat digunakan juga untuk menjaga lokasi-lokasi strategis dan objek vital yang berda di tanah air, juga dapat menguatkan patroli kelautan dari para pencuri kekayaan laut Indonesia, tidak melulu soal peperangan. Di dalam negeri pun Indonesia cukup banyak mengalami ancaman serius, radikalisme, terorisme, dan gerakan separatisme muncul dan dapat dijumpai di beberapa daerah, dan kendala peralatan masih dijumpai oleh beberapa aparat penegak hukum. Ancaman konflik terbuka dengan negara tetangga juga dapat saja menghampiri Indonesia sewaktu-waktu, sebab perairan Indonesia banyak bersinggungan dengan negara-negara lain dan itu bisa saja memicu konflik jika ditemukan adanya pencurian kekayaan laut Indonesia yang dilakukan negara lain. Penamaan wilayah perairan pun dan menjadi pemantik ketegangan Indonesia dan negara tetangga. Berkaca pada kasus sengketa penamaan Laut Natuna Utara, Indonesia hampir saja bersitegang dengan China waktu itu. Indonesia dapat saja sewaktu-waktu menghadapi konflik secara terbuka, tanpa peduli siap atau tidaknya Indonesia.

Sebagai mantan jenderal TNI, kekhawatiran Prabowo cukup beralasan. Peraturan Menteri Pertahanan No 19/12 tentang Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Force Komponen Utama menyebutkan ada ancaman aktual dan potensial yang membayangi Indonesia. Ancaman aktual tersebut di antanya terorisme, separatisme, pelanggaran di wilayah perbatasan dan pulau terluar, bencana alam, beragam kegiatan ilegal, konflik horizontal, kejahatan siber, dan kelangkaan energi. Sedangkan ancaman potensial adalah ancaman yang akan terjadi dan waktunya dapat bisa diprediksi. Eskalasi waktu dan potensi ancaman cukup besar, seperti pemanasan global, beragam kegiatan ilegal di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), pencemaran lingkungan, pandemik, krisis finansial, agresi militer, serta kelangkaan air bersih dan pangan.

Indonesia sebagai negara besar yang memiliki kelimpahan kekayaan sumber daya alam sangat penting memiliki sistem pertahanan yang kuat. Gesekan dan saling usik kedaulatan akan akan sangat sering terjadi dan ditemukan, juga pencurian sumber kekayaan negara yang dilakukan oleh pihak asing. Demi menyejahterkan dan mengupayakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas mempertahankan kekayaan negara dari pencurian oleh pihak asing adalah wajib dilakukan oleh pemerintah RI. Menaikkan anggaran dan modernisasi Alutsista adalah kunci menjaga kemanan dan ketahanan nasional.


Sumber:

https://news.detik.com/berita/d-4490...n-ditingkatkan

https://nasional.kompas.com/read/201...keamanan-kecil

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...a-di-asia-tapi

https://www.liputan6.com/pilpres/rea...apres_Home_STM