Jakarta - Pihak Republik Rakyat China (RRC) menepis tudingan bahwa mereka membayar ormas Islam agar tidak mengkritik soal kondisi muslim Uighur di Xinjiang. RRC menyatakan konstitusi negara mereka memberi jaminan kebebasan agama dan kesetaraaan tiap warga negara.

"Tiongkok merupakan negara multietnik dan multiagama. Undang-undang Dasar maupun hukum Tiongkok memberikan perlindungan seutuhnya untuk menjamin kesetaraan antar-etnik, kebebasan beragama dan kepercayaan, serta hak asasi manusia (HAM)," demikian keterangan yang disampaikan Kedutaan Besar (Kedubes) RRC di situs resmi mereka seperti dilihat, Kamis (19/12/2019).

Dia mengatakan pemerintah RRC menjamin hak dasar dan untuk berkembang 25 juta warga Xinjiang dari berbagai etnik. Namun dalam kurun 1990-2016 terjadi ribuan kasus kekerasan dan terorisme di Xinjiang.

Kasus tersebut melibatkan serangan bahkan pembunuhan terhadap banyak warga tidak berdosa, termasuk warga Muslim Uighur dan pemuka agama. Sehingga Pemerintah Daerah Otonom Xinjiang mengambil serangkaian tindakan hukum untuk memberantas kekerasan, terorisme, dan melakukan program deradikalisasi. RRC mengklaim langkah tersebut berhasil.

"Dalam tiga tahun terakhir, tidak satu pun kasus serangan terorisme yang terjadi di Xinjiang. Isu yang berhubungan dengan Xinjiang pada dasarnya bukan isu HAM, etnik, ataupun agama, melainkan masalah pemberantasan separatisme dan terorisme," kara dia.

Pihak RRC menduga sejumlah media Barat berupaya mencemarkan program antiteror dan deradikalisasi di Xinjiang. Mereka menduga pemberitaan tersebut sebagai fitnah untuk meretakkan hubungan antara RRC dengan dunia muslim.

Mereka juga menilai pemberitaan tersebut sebagai wujud standar ganda yang dilakukan pihak barat dalam isu antiteror. Hingga ujungnya merusak kemajuan dan stabilitas RRC.

"Laporan dari WSJ telah memfitnah upaya pemerintah Tiongkok dalam mempertahankan kedaulatan negara, menegakkan HAM, serta menjalankan program anti-teror dan deradikalisasi. Laporan itu sengaja menyampaikan penafsiran keliru terhadap kontak dan aktivitas normal antara Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia dengan NU, Muhammadiyah, MUI, serta berbagai kalangan lainnya di Indonesia. Kami menyatakan kecaman keras dan penolakan tegas terhadap laporan tersebut," ucap dia.

RRC menyatakan sudah mengundang seribu pejabat pemerintah, organisasi internasional, jurnalis, ormas keagamaan, dan akademisi dari 70 negara untuk mengunjungi Xinjiang. Dia mengklaim Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Komite III Sidang Majelis Umum PBB memberi pernyataan yang mengapresiasi kemajuan HAM yang luar biasa besar di Xinjiang.

RRC juga menyatakan punya hubungan baik dengan Indonesia karena punya kepentingan fundamental yang sama. RRC menyatakan upaya adu domba tidak akan berhasil.

"Kami akan terus bekerja sama dengan berbagai kalangan di Indonesia untuk meningkatkan pertukaran dan memajukan kerja sama agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada bangsa dan rakyat kedua negara. Agenda apa pun yang bertujuan untuk merusak persahabatan sejati antara rakyat Tiongkok dan Indonesia dipastikan tidak akan pernah berhasil," pungkasnya.

https://m.detik.com/news/berita/d-48...na-ri?single=1