Jakarta - 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengajak epidemiolog membuat desain kebijakan komprehensif terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Hal ini disebabkan tidak efektifnya kebijakan PPKM saat ini.

Jokowi mengungkap tidak efektifnya PPKM saat saat rapat terbatas di Istana Bogor, Jumat (29/1). Video pembukaan rapat ini baru diunggah pada Minggu (31/1/2021).

"Saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11-25 Januari 2021. Kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif, mobilitas masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya itu, sehingga di beberapa provinsi COVID tetap naik," kata Jokowi.

Baca juga:Jokowi Bicara PPKM: Tidak Efektif, Implementasi Tak Tegas dan Tak Konsisten

Setelah itu, Jokowi lalu meminta Menko mengajak sebanyak-banyaknya pakar epidemiologi untuk membuat desain kebijakan PPKM yang komprehensif. Dalam rapat itu, Menko yang hadir adalah Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Saya ingin menko ajak sebanyak-banyaknya pakar epidemiologi, sehingga dalam mendesain kebijakan itu betul-betul bisa lebih komprehensif," ujarnya.

Jokowi menekankan kebijakan itu lebih kepada teknis implementasi. Saat ini Jokowi menilai implementasi PPKM tidak tegas dan tidak konsisten.

Baca juga:TNI-Polri Akan Tegakkan Prokes di Pasar-pasar DKI Sampai Pekan Depan

"Sebetulnya esensi-esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, namanya saja kan pembatasan kegiatan masyarakat. Tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten," ujarnya.

"Ini hanya masalah implementasi, sehingga saya minta betul-betul turun ke lapangan, tetapi juga siap dengan cara-cara yang lebih praktis dan sederhana agar masyarakat tau apa sih yang namanya 3M. Siapin masker yang memiliki standar benar, sehingga masyarakat yang tidak pakai diberi tahu apa, apa, apa," tutur Jokowi.

sumur

Lord dalam hati : Ni pesinden ganggu aja ane lagi nikmatin batu bara.