Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan pemerintah untuk waspada agar prahara besar di 1965-1966 dan 1998-1999 tak terulang.
Hal itu disampaikan AHY tak lepas dari klaimnya bahwa kini situasi demokrasi di Indonesia tengah mengalami kemunduran, terutama menyangkut kebebasan berbicara. AHY menyebut rakyat saat ini takut berbicara karena khawatir 'diserang' balik.

AHY mengaku khawatir apabila kemunduran demokrasi terus terjadi. Ia lantas menyinggung sejumlah peristiwa besar yang pernah terjadi di Indonesia di masa lalu tersebut.

"Jangan terulang prahara besar, seperti tahun 1965-1966; dan tahun 1998-1999 dulu. Jangan kita lukai perasaan rakyat, agar mereka tidak menempuh caranya sendiri, dalam memperjuangkan keadilan dan hak politiknya," kata AHY dalam pidato politiknya yang disiarkan secara langsung melalui YouTube Partai Demokrat, Jumat (14/7) malam.

Pada 1965-1966 situasi politik Indonesia kian kacau. Hal ini memuncak saat peristiwa Gerakan 30 September (G30S) meletus.

Presiden Soekarno akhirnya meneken Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) pada 1966 yang memberikan kuasa kepada Soeharto saat itu untuk mengambil segala tindakan apa pun demi menstabilkan keadaan. Dalam Sidang Istimewa Maret 1967, Soekarno akhirnya diputuskan lengser dari kekuasaan.

Adapun pada 1998-1999, kondisi ekonomi dan politik RI juga gonjang-ganjing. Kerusuhan pun pecah.

Peristiwa itu merupakan hasil kulminasi dari malapetaka ekonomi yang memukul Asia dan krisis politik. Emosi negatif masyarakat yang terkena dampak krisis ekonomi mencapai titik didihnya.

Kerusuhan berupa penjarahan di kawasan pertokoan meletup di berbagai wilayah. Bersamaan dengan itu, ribuan mahasiswa yang jengkel dengan rezim Orde Baru beserta kroninya juga turun ke jalan untuk berdemonstrasi.

Oleh karena itu, AHY menegaskan pemerintah saat ini untuk menjaga api demokrasi. Pasalnya, ia menilai, kini oposisi politik dianggap sebagai musuh negara.

AHY juga mempertanyakan netralitas negara. Menurutnya, banyak yang bertanya soal niat cawe-cawe pemimpin negara dalam Pemilu 2024.

"Lawan politik penguasa, diidentikkan sebagai musuh negara. Netralitas dan independensi kekuasaan negara, dipertanyakan. Tentu banyak yang bertanya, ketika ada niat cawe-cawe pemimpin negeri dalam Pemilu 2024 mendatang," ujarnya.

(mrh/asr)

cnnindonesia