Komedi Lurah Koplak: Lingsir, Lungsur, Longsor potret kongkalikong penguasa, perangkat pemerintah dan pengusaha dalam pasar gelap kekuasaan. Mengakali aturan untuk mempertahankan status quo kekuasaan, serta proyek-proyek strategis untuk menghimpun pundi-pundi keuntungan.

https://depok.inews.id/read/383000/d...kondisi-bangsa

Satire politik begitu kental mewarnai pementasan teater yang diadakan oleh Teater Sarta FIB UI ini. Pementasan drama ini, layaknya sebuah cerminan dari proses politik yang terjadi di Indonesia hari-hari ini, dimana Pak Lurah dalam percaturan politiknya, melancarkan berbagai cara dan upaya untuk membangun dinasti politik yang mampu melestarikan kekuasaan, serta proyek-proyek bisnis yang sedang ia jalankan. Mulai dari pemilihan Sekdes yang sudah uzur,  menutupi praktik-praktik korupsi dan kolusi, hingga cawe-cawe pada suksesi kepemimpin dirinya. Memastikan tongkat estafet kekuasaan berpindah ke tangan anaknya yang masih prematur, dengan berbagai pengkondisian pada aturan-aturan pemerintah.

Pementasan ini seolah menjadi representasi dari apa yang diperbincangkan oleh Prof Suteki dan Prof Denny Indrayana bersama mantan Ketua KPK Abraham Samad dalam sebuah Podcast bertajuk Speak UP ( dan https://www.youtube.com/watch?v=v5hTIBsRw3U ). Dalam podcast tersebut, Prof Suteki memberikan sebuah analogi menarik “bahwa ikan busuk itu selalu mulai dari kepalanya” itupun yang terjadi pada pemerintahan, apabila pemimpin atau kepalanya busuk maka jajaran bawahannya akan mengalami kebusukan yang sama. Sejalan dengan apa yang Prof Suteki samapaikan, kebusukan atau kesalahan-kesalahan langkah yang diambil oleh pemerintah membuka pintu pemecatan Presiden secara konstitusional.

Dalam soal cawe-cawe misalnya, Prof Suteki menyampaikan, Presiden memang boleh melakukan cawe-cawe atau intervensi hukum, tapi produk yang dihasilkan haruslah dalam rangka menciptakan kemaslahatan bangsa dan negara. Bukan untuk menitipkan agenda atau kepentingan yang sedang dia butuhkan. Sementara melihat produk hukum yang dihasilkan MK, hal itu sama sekali tidak mencerminkan kemaslahatan. Melainkan justru melahirkan “Anak Haram Konstitusi” mengutip apa yang ditulis Tempo dan diucapkan Prof Denny, yakni MK telah melahirkan anak haram konstitusi yang merujuk kepada Gibran Rakabuming yang merupakan anak kandung sendiri dari Presiden Joko Widodo.
(https://majalah.tempo.co/read/opini/...ram-konstitusi )

Pementasan Lurah Koplak, secara jernih menangkap fenomena tersebut. Bagaimana lembaga hukum bekerja sesuai pesanan politik untuk memuluskan kepentingan Sang Lurah. Lurah sangat sibuk kesana-kemari untuk cawe-cawe agar kepentingan proyek strategisnya mulus, bahkan tak ragu melancarkan serangan politik uang. Namun sayang, pementasan Lurah Koplak belum menyoroti sisi kotor lain, yaitu bagaimana pengerahan aparat keamanan untuk menyebarkan ketakutan atau cipta kondisi demi memuluskan hajat Pak Lurah.

Kekhawatiran saat ini yang harus menjadi perhatian bersama dalam menjaga demokrasi adalah mengawasi gerak-gerik Kapolri Listyo Sigit P dalam operasi cipta kondisi untuk memenangkan Gibran Rakabuming di akar rumput. Bahkan demi melancarkan ops tersebut berjalan baik, Kapolri memutasi anggotanya hingga ke level Kapolres dan menarik kembali Gerombolan Sambo sebagai pejabat Polri. Misinya hanya satu memastikan kemenangan Gibran berjalan dengan mulus.

Betul kata Prof Suteki bahwa ikan busuk dari kepala, jika kepalannya busuk makan tinggal menunggu waktu kebusukan itu akan menyebar. Kebusukan Kepala Polisi mulai menggrogoti integritas Polri, memecah belah Polisi menjadi dua kubu, Kubu Timses Gibran (tidak netral) dan Kubu netral (penjaga marwah dan integritas Polri). Secara lugas Media Indonesia pernah mengabarkan bahwa ada pertarungan dalam kubu Polri. Faksi Polri Berpolitik (Kapolri - Wakapolri - Kabaharkam) vs Faksi Polri Tetap Netral (Irwasum - Kabareskrim - Kepala Densus 88).  Silahka cek https://www.kaskus.co.id/thread/6569...tang-trunojoyo serta https://www.kaskus.co.id/thread/6575...s-of-trunojoyo

Pasca rotasi besar-besaran di tubuh Polri, anggota-anggota Polri yang ingin menahan dan melakukan perlawanan terhadap kebusukan semakin bertambah. Namun masih sayangnya sosok tersebut masih malu-malu muncul kepermukaan, adalah Kabaintelkam dan Kepala STIK Lemdikpol yang menurut kabar mulai menyuarakan perlawanan terhadap agenda-agenda tidak netral yang dijalankan oleh Kapolri.

Kabaintelkan Komjen Suntana akan memasuki purna tugas pada 2 Juni 2024 dan tidak ingin mencoreng kinerjanya yang akan memasuki masa purna tugas. Ia memasuki masa purna tugas bertepatan dimulainya masa kampanye pilpres putaran kedua (2 s/d 22 Juni 2024, atau sekitar tiga pekan sebelum pencoblosan putaran kedua (26 Juni 2024). Karenanya, Kapolri hampir pasti akan melakukan pensiun dini Kabaintelkam tepat setelah pilpres putaran pertama selesai, sekitar akhir Februari atau Maret 2024, agar tidak perlu ada pergantiann jabatan strategis beberapa hari sebelum pencoblosan.

Komjen Suntana berusaha mempertahankan anggotanya tetap netral dan memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, terlepas dari warna politik apa yang mereka dukung. Sebab, ia tidak ingin memberi peluang bagi Kapolri menjadikan kesan 'Kabaintelkam Tidak Netral' (jika Komjen Suntana menuruti kemauan Kapolri), sebagai pijakan mendorong pensiun dini Komjen Suntana pada Maret 2024. Oleh sebab itu, Komjen Suntana memilih tetap netral dan mulai melawan Kapolri.

Peta perpecahan internal Kepolisian akibat ulah Kapolri, kini membentuk rivalitas antara Faksi Tidak Netral (Kapolri - Wakapolri - Kabaharkam) vs Faksi Netral (Irwasum - Kabareskrim - Kabaintelkam - Kepala BNN / eks Kepala Densus 88).

Gubernur PTIK atau yang sekarang disebut Kepala STIK Lemdikpol (Irjen Nico Afinta), sempat memasang posisi melawan Tidak Netral Kapolri. Namun mutasi dan rotasi yang kemarin dilakukan Kapolri dengan menendang Kepala Densus 88 ke Kepala BNN, bersamaan Kapolri kembali melakukan reaktivasi Gerombolan Ferdy Sambo untuk perkuat benteng Kabaharkam, jenderal Tele Tubbies sahabatnya Ferdy Sambo, telah membuat posisi Nico Afinta kembali bimbang. Biar bagaimana pun, Nico Afinta adalah salah satu jenderal polisi yang juga sahabatnya Ferdy Sambo, sehingga belum diketahui posisi terkini Nico Afinta.

Secara pangkat dan bintang Kapolri menjadi sosok paling tinggi di Kepolisian, tapi dengan adanya perlawanan dari Bintang-Bintang Polisi yang lain kita masih bisa berharap bahwa Polisi dapat menjadi aparat netral yang melindungi demokrasi dari upaya-upaya kecurangan.

Dalam lakon Lurah Koplak yang berlatar Desa Watu Koplak ini mungkin terselip harapan, agar prajurit-prajurit yang lahir dari Watukosek menjadi prajurit-prajurit bersih yang melindung masyarakat dan merawat demokrasi.