JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto heran gaji direksi perusahaan swasta dan BUMN lebih besar dibanding gaji seorang Panglima TNI dan menteri.

Menurut Prabowo, setiap pejabat negara seperti Panglima TNI dan menteri yang memegang anggaran besar sudah seharusnya kondisi kualitas hidup dan penghasilannya sesuai.

Prabowo menyebut besarnya pendapatan seorang pejabat negara tak lain untuk menciptakan sistem sekaligus pendekatan realistis guna menghindari perilaku koruptif. "Pejabat-pejabat yang memegang anggaran besar, kualitas hidupnya dan penghasilannya harus sesuai.

Sekarang direksi perusahaan swasta bahkan perusahaan BUMN gajinya jauh lebih besar dari Panglima TNI dari dirjen-dirjen, dari menteri-menteri yang memegang anggaran triliunan," kata Prabowo dalam pemaparannya di acara 'Paku Integritas Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden' di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/1/2024) malam.


Prabowo yakin bahwa pemerintah ke depan bisa membiayai peningkatan gaji semua pejabat negara. Sebab, pihaknya telah mengitung secara detail bahwa Indonesia ke depan mampu meningkatkan gaji pejabat negara.

"Kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara, kita mampu. Saya sudah itung dengan tim pakar saya, Indonesia negara kaya, bukan negara miskin, kita mampu, kita tingkatkan kualitas hidupnya, kita jamin kualitas hidupnya dengan berbagai sistem," ujar Menteri Pertahanan (Menhan) tersebut.

Meski demikian, untuk mewujudkan hal itu, semua undang-undang harus ditegakkan. Contohnya aturan yang berkaitan dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).


Prabowo bahkan setuju apabila terdapat pejabat yang tak jujur mengisi LHKPN agar mendapat sanksi.

"Seorang pejabat yang mau menjabat jabatan penting harus transparan, harus bisa dilihat, karena itu saya sangat dukung LHKPN untuk ditegakkan dan diberi sanski mana kala LHKPN tidak jujur. Semua kekayaan harus dilaporkan," tegas dia

https://nasional.kompas.com/read/202...ima-tni-hingga