Menteri Agama Mestinya Tangani Kasus Penganiayaan di Pesantren, Bukan Kontroversi KUA
28 Februari 2024, 17:26 WIB



IDEJABAR- Sejak menduduki kursi Menteri Agama RI tiga tahun silam, Yaqut Cholil Qoumas lebih sering menuai kontroversi, sekaligus sepi prestasi. Yang terbaru adalah lontaran idenya menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi tempat pernikahan semua agama, Senin (26/02/2024).
Keberatan Pemuka Kristen 
Pemuka agama Kristen langsung menyatakan keberatannya secara halus. Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian (KP) Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Henrek Lokra meminta rencana Yaqut itu dipertimbangkan matang-matang.
Soalnya, dalam agama Kristen pernikahan adalah urusan privat, bukan urusan publik. Gereja bertugas memberkati pernikahan seseorang.

"Sebaiknya dipertimbangkan dengan matang. Sebab di Kristen, pernikahan itu urusan privat, dan tempatnya di catatan sipil. Gereja bertugas memberkati sebuah pernikahan yang adalah wilayah privat seseorang," kata Henrek melalui pesan singkat, menjawab pertanyaan media massa, Senin siang.
Henrek malah berpendapat ketentuan yang sekarang berlaku sudah benar: negara mengurus administrasi kependudukan dan gereja bertugas memberkati pernikahan.
"Tugas Gereja adalah memberkati pernikahan yang telah dicatatkan dalam adminduk. Negara mengurus adminduk sudah benar," tegasnya.
Keberatan Pemuka Katolik
Keberatan juga datang dari pemuka agama Katolik. Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konfrensi Waligereja Indonesia (KWI), Agustisnus Heri Wibowo mengatakan KUA lebih tepat menjadi tempat pencatatan pernikahan semua agama, sedangkan tempat pernikahan diserahkan kepada agama masing-masing
"Mungkin yang dimaksud adalah terkait tempat pencatatan. Kalau tempat pernikahan tentu masing-masing agama sudah mempunyai aturan internalnya berdasarkan ajaran agama dalam perspektif iman," kata Agustinus kepada media massa.
Agustinus menilai Kemenag harus mengajak perwakilan majelis agama sebelum merealisasikan rencana itu.
"Jangan lupa untuk juga mengajak duduk bersama usernya, perwakilan Majelis-Majelis Agama, sesuai mekanisme resminya, sehingga dapat diberi masukan sejauh perlu dan relevansinya untuk kebaikan bersama," papar Agustinus.
Lebih jauh, Agustinus mengatakan setiap kebijakan harus menjawab dan memberi jalan keluar atas permasalahan, bukan menambah permasalahan baru.
Kiranya demikianlah bila jabatan menteri diberikan sebagai balas budi kepada partai politik pendukung Presiden Joko Widodo.
Tewasnya Bintang Balqis Maulana
Sedari awal, berbagai pihak meragukan kemampuan kepemimpinan (leadership) dan manajerial Yaqut Cholil, antara lain karena pendidikan formalnya hanya sampai Sekolah Menengah Atas.
Sebagai politisi, ia memang pernah duduk sebagai Wakil Bupati Rembang dan anggota DPR RI, namun hampir tidak pernah terdengar ide, apalagi pencapaiannya yang positif. Kemudian ia harus menangani kementerian yang memiliki ribuan pegawai dan melayani puluhan atau bahkan ratusan juta orang.
Ketimbang melontarkan ide yang menuai kontroversi, lebih baik ia segera menangani tewasnya Bintang Balqis Maulana (14), santri yang dianiaya para seniornya sampai meninggal dunia, Jumat (23/2/2024).
Penganiayaan ini berlangsung di PPTQ Al Hanifiyyah, Dusun Kemayan, Desa Kranding, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
Penganiayaan terhadap santri, berulang kali berlangsung. Semestinya, kasus ini menjadi prioritas kerja Menteri Agama yang lahir dan besar di pesantren, ketimbang menangani soal lain yang menimbulkan kontroversi.***

https://idejabar.pikiran-rakyat.com/...i-kua?page=all