Jakarta, CNN Indonesia -- 

Politisi PDIP Ganjar Pranowo kembali angkat suara soal hubungan politiknya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tampak merenggang jelang Pilpres 2024.

Ganjar mengaku dirinya tak kaget ataupun kecewa meski PDIP 'ditinggal' Jokowi dan sebagai rekan satu partai sekaligus orang nomor satu di Indonesia itu. Dia menganggap hal itu sebagai proses politik yang biasa.

"Enggak [kaget]. Itu sebuah pilihan politik biasa saja. Dari sana pindah ke sini. Dan itu semua predictable. Ketika kita ada mau dan kita akan jalan," kata Ganjar dalam wawancara di podcast Political Show CNN Indonesia, Kamis (28/3).

"Seperti voters. Voters itu ketika mau memilih awalnya, saya suka dengan programnya. Tapi ketika kemudian datang. Tapi ini ada bantuannya, konkret ini. Ada duitnya lagi, gitu kan. Maka, sorry ya. Itu akan terjadi," ucapnya.

Baca: Foto Akrab Ganjar Rangkul FX Rudy Singgung Loyalitas Dicibir Netizen: Seperjuangan Caci Maki Keluarga Jokowi!

Hubungan Jokowi dan PDIP memang tampak tak akur terutama jelang Pemilu 2024. Saat PDIP mengusung Ganjar dan Mahfud MD sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Jokowi justru maju jadi pendamping Prabowo.

Meskipun Jokowi tak pernah secara eksplisit menyatakan dukungannya, tetapi gerak-geriknya menunjukkan keberpihakan ke Prabowo-Gibran.

PDI-P Dinilai Gagal Menjaga Jokowi Sebagai Partner Strategis

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Politika Research and Consulting (PRC) Rio Prayogo mengatakan langkah PDI-P menempatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai petugas partai sejak awal menjabat Walikota Solo merupakan kesalahan besar. Seharusnya, PDI-P menempatkan Jokowi sebagai partner. 

"Kehadiran Jokowi di PDI-P itu, seperti air di tengah padang pasir. Kondisi PDI-P saat itu tengah terpuruk. Artinya, banyak pemilih baru ataupun pemilih PDIP yang sudah mulai ragu. Namun, Jokowi di PDI-P menambah jumlah pemilih baru dan meyakinkan pemilih lama untuk tetap mendukung partai berlambang banteng tersebut," terangnya.

Menurutnya, hubungan PDI-P dengan Jokowi merupakan mutual benefit, atau saling menguntungkan satu dengan yang lain. 

"Artinya Pak Jokowi bukan datang dengan tangan kosong, beliau jugah tokoh pengusaha yang cukup dikenal di Solo kemudian diusung jadi Walikota beberapa partai termasuk PDIP. Begitu juga Pilgub DKI 2012, Prabowo yang membujuk Megawati memilih Jokowi padahal suami Megawati, Taufik Kiemas, menjagokan Fauzi Bowo, tegasnya.

Namun, kata Rio, partai yang dinahkodai Megawati itu lalai memposisikan Jokowi layaknya sebagai partner. Sebagai contoh, PDI-P tidak menempatkan Jokowi dalam struktural partai dan hanya anggota biasa partai. Dari awal, Jokowi bukanlah kader idiologis melainkan strategic partner, berbeda dengan Ganjar Pranowo yang memang karirnya dilahirkan PDIP.

Sejak menjabat sebagai Walikota Solo hingga jadi Presiden, lanjut Rio, Jokowi diperlakuan oleh sebagian besar elit di pimpinan PDIP seperti Sekjen Partai Hasto, dengan sebutan petugas partai dan beragam kalimat pedas dari Megawati yang mengkerdikan peran dan kontribusi Jokowi. Selain itu beberapa proyek keinginan Jokowi batal imbas penolakan Megawati seperti Bandara baru di Bali dan Piala Dunia U20 di Solo.

Dari data perolehan suara, sejak kehadiran Jokowi suara PDI-P melesat cepat. Tahun 2009 perolehan suara PDI-P mencapai 14,88 juta suara. Di tahun 2014, melesat menjadi 23, 67 juta suara. Tahun 2024 persentase raihan suara PDIP berkurang sekitar 5% dibanding 2019. Tak dapat dipungkiri, melesatnya suara PDI-P itu dikarenakan Jokowi Effect. 

"Apakah PDI-P masih akan bertahan seperti sekarang ini, kalau tidak ada faktor Jokowi? Jujur saja, jika dari awal Jokowi tidak memberi manfaat bagi PDI-P pasti beliau sudah ditendang keluar dari partai," tandas Rio.

"Bu Mega saja yang punya partai 2 kali kalah Pilpres tahun 2004 dan 2009 di era rakyat memilih langsung. Artinya rakyat sebagai pemilik suara menjadikan Jokowi sebagai pertimbangan utama untuk memilih Presiden dan kemudian PDI-P sebagai partai pendukungnya," ungkapnya.

Baca: Luhut Heran PDIP Tak Mau Melanjutkan Program Presiden Jokowi

Oleh karena itu, wajar jika akhirnya Jokowi melakukan langkah-langkah baru untuk menjamin melanjutkan program dan visi besarnya sebagai presiden.

Rio menilai Jokowi sabar luar biasa. Meski dihina dan direndahkan, sebagai Presiden, tetap mencoba untuk menjaga hubungan dengan partainya. Namun, tentunya Jokowi berpikir lebih jauh untuk bangsa dan negara dibandingkan kepentingan segelintir kelompok semata. 

Apalagi, Jokowi telah memiliki pengalaman dua periode menjabat sebagai presiden. Tentunya, dia memiliki bekal untuk merespon keadaan tersebut. 

"Saya pernah menganalisa kenapa masih banyak program dan filosofi Revolusi Mental Jokowi bawa belum maksimal. Salah satunya karena beliau tidak punya 'kapal induk' atau partai yang benar-benar mendukung dan memberikan memberikan kewenangan kepadanya sebagai presiden,' ungkap Rio.

Bergabungnya Gibran dengan Prabowo dalam Pilpres, kata Rio, merupakan salah satu bentuk keyakinan Jokowi terhadap suara rakyat. Bahwa sesungguhnya rakyat yang akan menentukan arah kemajuan Indonesia ke depan.

"Sebagai warga negara yang kebetulan saat ini menjabat presiden, Jokowi juga punya hak untuk menjalankan strateginya memajukan Indonesia. Dengan membebaskan Gibran sebagai cawapres Koalisi Indonesia Maju (KIM), Jokowi juga ingin membuktikan bahwa daulat rakyat tetap terjaga," pungkasnya

https://www.google.com/amp/s/www.cnn...itik-biasa/amp