TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Bupati Pakpak Bharat, Sumatra Utara, Remigo Yolando Berutu sempat diberi mandat memimpin relawan pemenangan Joko Widodo di Sumatera Utara dua hari sebelum terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Minggu (18/11/2018).

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Kiai Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan OTT terhadap Remigo harus dilihat dari dua sisi. Pertama, deklarasi dukungan terhadap Jokowi merupakan bagian dari apresiasi Remigo sebagai Bupati akan keberhasilan yang dicapai oleh Jokowi.
"Tapi di sisi lain, urusan OTT itu urusan pribadi, perbuatan pribadi, yang saya kira tidak bisa dihubung-hubungkan atau dikait-kaitkan dengan tim kampanye daerah atau tim kampanye nasional. Karena itu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pak Bupati," ujar Karding saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (18/11/2018).
Karding berujar, Jokowi tegas dalam urusan hukum. Siapapun yang terjerat permasalahan hukum atau tertangkap tidak akan dapat pembelaan dari Jokowi.

"Pak Jokowi, selama ini justru sangat tegas dalam urusan hukum. Siapapun yang kena masalah hukum atau tertangkap maka tidak akan mendapatkan pembelaan dari pak Jokowi karena prinsip kita tidak ingin mencampuri urusan hukum," kata Karding.
Sebab, menurut Karding, hukum harus independen dan tidak boleh diganggu oleh kepentingan politik.
"Sebagai wujud komitmen kita persamaan di depan hukum dan prinsip hukum sesuatu yang independen. Dan KPK saya kira bekerja profesional," imbuh Karding.

Sebelumnya, Remigo ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Medan, Minggu (18/11/2018) dini hari.
Ketua DPC Partai Demokrat Pakpak Bharat itu diduga menerima suap terkait proyek di Dinas PU Pakpak Bharat. Remigo langsung diterbangkan dari Medan menuju ke KPK pada pukul 11.00 WIB.

Sumber berita : tribunews