Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta menuai kontroversi karena terdapat sejumlah anggaran bernilai fantastis. Polemik ini mencuat usai Anggota DPRD DKI Fraksi PSI, William Aditya Sarana, mengunggah kejanggalan anggaran tersebut di akun Twitternya.
Ketua Umum PSI Grace Natalie ikut menanggapi polemik anggaran tersebut. Grace menilai Pemprov DKI bisa lebih transparan membahas draf anggaran DKI 2020 yang sebelumnya diusulkan sebesar Rp 95,99 triliun itu.

"Rp 96 Triliun kalau kita mau bahas efektif enggak habis dibahas sebulan. Cuma kenyataannya ini sudah mau disahkan baru dibahas. Dalam waktu selisih sedikit dan dokumennya baru diserahkan pada saat mau rapat, mau bahas apa? Gitu. Yang kita minta transparansi saja, kok, agar bisa dibahas sama-sama efektif," ujar Grace saat ditemui di Museum Nasional, Jakarta Pusat, Selasa (05/11).
Grace menilai pembahasan anggaran ini harus segera diselesaikan. Lantaran, pengesahan rancangan anggaran DKI semakin mendekati batas waktu yang ditentukan.
Diketahui, draf KUA-PPAS itu nantinya akan menjadi RAPBD 2020. RAPBD ini harus segera disahkan paling lambat sebelum 30 November 2019.
"Kita, nih, limited waktunya, 25 November kalau bicara soal DKI anggaran itu harus disahkan. Kalau enggak disahkan PNS enggak gajian enam bulan. Nah, anggaran Rp 96 triliun maka item-nya itu puluhan ribu, kita enggak tidur 24 jam saja belum beres itu," tegas Grace.
"Tapi sampai sebulan menjelang itu belum dibahas, belum diserahkan, bahan-bahannya enggak ada," timpalnya.
Grace juga memuji aksi kadernya, William Aditya. Ia memandang sikap William yang mempertanyakan anggaran DKI di akun media sosial sesuai semangat PSI tentang transparansi.

"William itu dan seluruh PSI spiritnya transparansi, karena tanpa transparansi susah kita bicara soal pemerintahan yang bersih selama ruang-ruang gelap itu tetap ada," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi juga mendesak agar Gubernur DKI Anies Baswedan dapat membuka rancangan anggaran DKI untuk tahun 2020.
"Saya belum mendapat tembusan dari Badan Kehormatan. Tapi di sini saya akan menyampaikan bahwa saya juga mendesak agar Gubernur membuka draf KUA-PPAS tahun 2020 seluruhnya," kata Pras di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11).
Pras mengaku hingga kini belum menerima draf KUA-PPAS dari Pemprov DKI. Karena itu, ia segera menyurati Anies agar seluruh dokumen dapat diberikan.
"Bagaimana pembahasan anggaran ini bisa berlangsung baik kalau saya pun belum mendapat draf KUA-PPAS tahun 2020. Dalam waktu dekat saya akan kirimkan surat ke Gubernur agar dokumen tersebut dibuka, agar kita bahas bersama, dan sahkan sesuai dengan ketentuan," kata dia.

https://m.kumparan.com/kumparannews/...as-1sC7XBjm7W7

Udah? Udah?