Bakal pasangan calon wali wota dan wakil wali kota Solo dari jalur independen, Bagyo Wahyono-FX Suparjo (Bajo) mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, Minggu (6/9). Proses pendaftaran pasangan Bajo pun lebih meriah dibandingkan,Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa.
Pasangan Bajo berangkat dari Posko Pemenangan di Kelurahan Penumping, Kecamatan Laweyan sekitar pukul 09.00 WIB. Mengenakan baju serba hitam dan blangkon, Bagyo dan Suparjo menunggangi kuda balap diiringi sembilan andong berisi istri bakal paslon dan tokoh Organisasi Masyarakat (Ormas) Tikus Pithi Hanata Baris.

"Hari ini kita akan mencetak sejarah sebagai calon independen pertama di Kota Solo," kata Penanggung Jawab Tim Pemenangan Bajo, Budi Yuwono.

Selain itu, ada ribuan anggota Tikus Pithi yang mengikuti di belakang dengan berjalan kaki. Mereka menempuh perjalanan sekitar 3,5 kilometer. Rombongan Bajo sampai di Kantor KPU Solo sekitar pukul 10.50 WIB.
Mereka pun disambut ratusan pendukung yang sudah menanti di sepanjang jalan di depan Kantor KPU.

Kedatangan Bajo disambut dengan yel-yel dan orasi yang dipandu dari mobil komando yang mengikuti perjalanan dari Penumping. Pasangan Bajo sendiri langsung memasuki Aula KPU untuk menyerahkan berkas pendaftaran setelah menjalani tes suhu tubuh dan mencuci tangan sesuai protokol kesehatan.
Budi mengatakan ribuan warga Solo datang sendiri untuk menunjukkan dukungannya kepada pasangan Bajo. Dukungan dari ribuan warga Solo juga menandakan pasangan Bajo bukan boneka.
"Ini membuktikan bahwa kita bukan paslon boneka. Bukan setingan sebagaimana dituduhkan ke kami," kata Budi.
Jumlah pengantar pasangan Gibran-Teguh kalah jauh dibandingkan pasangan Bajo hari ini.

Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo mengatakan sejak awa sudah meminta kader dan para relawan tak ikut saat mendaftar. Pembatasan dilakukan untuk menekan potensi penularan Covid-19.
"Kita sudah sampaikan relawan dan simpatisan tidak usah ikut. Tapi mereka masih berangkat. Mau bagaimana lagi," kata Rudy.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta aparat keamanan dan penegak hukum memberikan sanksi kepada bakal pasangan calon kepala daerah yang menimbulkan kerumunan saat mendaftar mengikuti Pilkada serentak 2020 ke KPU setempat.