JAKARTA -- Menanggapi pertemuan presiden Jokowi dengan Ketum partai Nasdem, Surya Paloh, Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko menyebut koalisi pemerintahan mendatang jadi kewenangan capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.

Menurutnya yang berhak menentukan adalah eks Danjen Kopassus itu yang dinilai berwenang mengajak partai politik yang ada di pemerintahannya.

Hal ini sekaligus menanggapi pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh di Istana Negara, Jakarta pada Minggu (18/2/2024) malam.

Menurut Budiman, pertemuan Presiden Jokowi dan Surya Paloh tidak ada hubungannya dengan pemerintahan Prabowo-Gibran pada 2024 mendatang.

Diketahui, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hampir dipastikan menjadi pemenang Pilpres 2024 setelah mengantongi 58,5 persen dalam hitung nyata atau real count KPU dari total suara masuk nasional 71,37 persen pada 19 Februari 2024 pukul 17.00 WIB.

"Ini enggak ada hubungannya dengan koalisi pemerintahnya Prabowo-Gibran, itu kewenangannya Pak Prabowo selaku presiden nantinya setelah dilantik," kata Budiman kepada wartawan, Senin (19/2/2024).

Akan tetapi, Budiman menilai wajar saja Presiden Jokowi mengumpulkan para ketua umum partai politik yang menjadi koalisi pemerintahan Jokowi dan Maruf Amin.

Ia pun menduga penjajakan komunikasi Presiden Jokowi dengan NasDem hanya membicarakan kelancaran koalisi hingga akhir masa jabatan pemerintahan pada Oktober 2024.

"Wajar saja Pak Jokowi kemudian memanggil ketua umum partai seperti misalnya nanti Pak Jokowi mengundang ketum Gerindra Pak Prabowo, ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Ibu Megawati ketum PDIP," katanya.

"Jadi, menurut saya, saya melihat ini bagus karena mereka ini kan partai-partai pendukung koalisi Pak Jokowi yang akan mengakhiri pemerintahnya sampai Oktober," sambungnya.

Namun begitu, Budiman mengatakan Prabowo-Gibran memang telah bersikap akan merangkul pihak yang berada di kubu lawan politiknya usai pemilu rampung.

"Kalau dalam hubungannya Pak Prabowo dan Mas Gibran yang ingin merangkul itu enggak ada hubungannya dengan Pak Jokowi, itu adalah politik Prabowo-Gibran, sejak awal, bukan baru-baru saja loh, sejak awal sejak debat pertama, sebelum debat juga Pak Prabowo sering mengatakan ingin merangkul," katanya.

"Jadi, saya pikir ini harus dilihat dari dua proses yang terpisah, tidak ada hubungannya sama sekali. Pak Jokowi dalam rangka mengakhiri pemerintahannya supaya smooth landing.

Kalau yang Pak Prabowo, ya dia sebagai nakhoda atau pilot, Mas Gibran sebagai co-pilot Indonesia 5 tahun ke depan tentu ingin memastikan bahwa pemerintahnya berjalan stabil didukung baik bagian pemerintahan maupun juga oposisinya," tutupnya. (*)

https://jateng.tribunnews.com/amp/20...-tangan-jokowi

koalisi yang terlalu gemuk akan mudah sekali pecah