Sabtu, 23 Agustus 2014 01:26 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Perusahaan Gas (Persero) Tbk (PGN) siap memperluas infrastruktur gas bumi untuk mendukung percepatan konversi bahan bakar minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) di sektor transportasi.

Upaya tersebut dilakukan PGN untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi beban subsidi di sektor transportasi yang semakin membebani anggaran pemerintah.

Irwan Andri Atmanto, Juru Bicara PGN, mengatakan sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengamanatkan PGN untuk menjadi lokomotif program konversi ke BBG pada 2012, PGN terus membangun fasilitas pengisian bahan bakar gas baik melalui SPBG maupun Mobile Refueling Unit (MRU). Saat ini PGN telah melayani 14 SPBG, mengoperasikan sendiri 1 SPBG di Pondok Ungu, Bekasi serta 3 fasilitas MRU di wilayah DKI Jakarta.

"Sebagai BUMN gas satu-satunya yang telah membangun infrastruktur dan menyalurkan gas bumi selama lebih dari 49 tahun, komitmen dan konsistensi PGN terhadap konversi ke gas bumi sangat jelas dan terbukti. Tahun ini kami akan membangun 16 SPBG dan MRU di berbagai wilayah di Indonesia. Walaupun pengguna BBG belum banyak, PGN berani mengambil risiko membangun infrastruktur karena program konversi ke BBG ini harus berhasil," kata Irwan.

Irwan menambahkan, agar upaya PGN mengurangi subsidi BBM dengan memperluas pembangunan SPBG dan MRU juga harus didukung oleh peningkatan jumlah kendaraan yang menggunakan BBG. Untuk itu partisipasi dan dukungan dari semua pihak baik pelaku usaha otomotif, pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan masyarakat sebagai konsumen untuk memulai menggunakan BBG mutlak dibutuhkan.

“Sinergi yang melibatkan seluruh stakeholder akan menjadi kunci bagi terwujudnya konversi ke gas bumi. PGN dan pemerintah memiliki komitmen yang sama untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM melalui penggunaan BBG secara lebih optimal.” tambah Irwan.

Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Noegardjito, mengatakan industri otomotif akan menyambut baik jika pemerintah mengeluarkan kebijakan kepada produsen mobil agar memproduksi kendaraan berbahan bakar ganda.

“Secara teknis, ATPM siap melakukan kewajiban memproduksi kendaraan berbahan bakar ganda sesuai peraturan pemerintah. Oleh karena itu sarana dan prasarana penunjang kendaraan BBG seperti stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) harus disiapkan,” ujarnya.

Noegardjito menambahkan, pelaku usaha otomotif memiliki keprihatinan yang sama terkait makin besarnya beban subsidi BBM yang harus ditanggung pemerintah. Oleh karena itu, setiap usaha yang akan dilakukan pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi dan mendorong pertumbuhan ekonomi akan didukung oleh industri otomotif.

Sementara itu, Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian menjelaskan, pemerintah terus berusaha untuk mempercepat program konversi BBM ke BBG. Langkah yang dilakukan adalah memperluas pembangunan SPBG dan mewajibkan penggunaan konverter kit bagi kendaraan bermotor, sehingga pengguna BBG terus meningkat.

Kasi Pengembangan Proyek Ditjen IUBTT Kementerian Perindustrian Ali Murtopo mengatakan, harus disediakan SPBG dalam jumlah yang besar agar program konversi ke BBG berhasil. Sementara itu, mengenai converter kit, Budi menjelaskan saat ini sistem mesin mobil yang diproduksi beberapa ATPM di Indonesia sudah ada yang bisa memakai sistem dual fuel. "Kalau untuk converter kit sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Kita ingin produsen otomotif memproduksi sendiri konverter kit, sehingga penggunaan BBG akan semakin masif," jelasnya.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, konversi energi ke BBG akan berhasil jika terjadi sinergi di antara kementerian ESDM, Perindustrian, ATPM dan PGN. Para pihak tersebut harus menjalankan fungsi masing-masing sehingga tiga aspek utama yang menjadi prasyarat terwujudnya konversi ke BBG yaitu pasokan gas, infrastruktur berupa SPBG/MRU dan pasar dapat tercipta.

Kementerian ESDM harus memastikan bahwa pasokan gas tersedia, demikian juga PGN yang menyiapkan infrastruktur dalam bentuk SPBG. Sementara untuk meningkatkan populasi pengguna BBG peran kementerian perindustrian dan ATPM sangat krusial dan strategis.

Kementerian perindustrian harus membuat kebijakan yang memaksa industri otomotif untuk menyiapkan infrastruktur dengan memasang konverter kita. Kepada ATPM diwajibkan untuk memproduksi mobil dual fuel dan menyiapkan bengkel-bengkel yang menyediakan konverter kita sesuai standar ATPM.

"Sinergi yang melibatkan semua pihak itu akan menjadi kunci keberhasilan konversi ke BBG. Jika sinergi itu tercipta, tentunya juga akan mendorong pelaku usaha semakin tertarik untuk masuk ke bisnis SPBG, sehingga jumlah SPBG akan meningkat lebih cepat," katanya.