Senin, 25 Agustus 2014 | 10:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjojanto, menegaskan program pembangunan tol laut masih menjadi prioritas kerja presiden terpilih Joko Widodo.

"Masih jadi prioritas karena ini konsep unggulan yang ditawarkan dari visi misi Jokowi terkait dengan doktrin poros maritim," ujar Andi di Rumah Transisi, Menteng, Jakarta, Minggu (24/8/2014).

Menurut Andi, proyek besar ini akan diagendakan bisa dimulai tahun 2016 atau 2017. Pada tahun 2014-2015 calon presiden terpilih akan memulai dengan rancangan bangunan dengan memperkuat pembangunan di Indonesia bagian Timur.

"Pertama kita akan memperkuat jalur antara Makassar, Maluku, Biak dengan dimulai dengan rancangan bangunan," jelasnya.

Rancangan pembangunan tol laut ini rencananya diperkuat dengan memperkuat rancangan satu pelabuhan besar.

Tujuan pembangunan pelabuhan besar ini untuk melayani dan mempermudah akses niaga dari negara-negara Pasifik bagian selatan ke negara Asia Timur.

Andi menuturkan pembangunan ini tidak semata-mata untuk Indonesia tetapi untuk membuka akses ke beberapa regional.

Dipilihnya daerah timur dalam rancangan pembangunan tol laut dengan mempertimbangkan beberapa aspek.

Diantaranya tersedia lahan yang memadai, sengketa lahan masih minim, kota di bagian timur Indonesia masih belum padat dan akses langsung ke daerah Samudera Pasifik.

Tim transisi mengaku masih menghitung estimasi biaya dengan para pihak lain mulai dari segi inftrastruktur baik listrik, pabrik semen, pembangunan rel kereta api ganda hingga pelabuhan. (Randa Rinaldi)
baca juga: Ini Hambatan Jokowi untuk Mewujudkan Tol Laut

Ini Hambatan Jokowi untuk Mewujudkan Tol Laut
Selasa, 19 Agustus 2014 | 13:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana pembangunan Tol Laut atau dalam konsep yang lebih luas yaitu pembangunan poros maritim, presiden terpilih Joko Widodo, dinilai akan sulit terealisasi.

Menurut Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam, Ridwan Djamaluddin, salah satu hambatan realisasi Tol Laut adalah fungsi sistem monitoring laut Indonesia yang tidak berfungsi.

"Dalam sistem monitoring di KKP misalnya, saya coba klik-klik semalam tapi tidak jalan. Agak memalukan sistem monitoring laut kita tidak punya," ujar Ridwan Djamaluddin di Jakarta, Selasa (19/8/2014).

Dia menjelaskan, sistem monitoring laut sebenarnya merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan Tol Laut tersebut. Pasalnya kata Ridwan, dengan sistem tersebut lalu lalang kapal mampu dipantau dengan baik. Jika hal itu tidak berjalan, maka data dan posisi kapal di laut tidak bisa diketahui.

Selain tidak berfungsinya sistem monitoring laut, sebut Ridwan, pelabuhan-pelabuhan di Indonesia juga belum siap untuk menjalankan Tol Laut. Menurut dia, syarat pengembangan Tol Laut adalah infrastruktur pelabuhan sebagai tempat bersandar kapal-kapal.

"Pelabuhan sudah banyak, tapi secara teknis banyak pelabuhan kita yang tidak siap dengan Tol Laut ini," kata dia.

Bahkan, Ridwan juga mengatakan bahwa konsep pengembangan poros maritim tidak hanya berbicara hanya transportasi, tetapi juga berbicara mengenai sumberdaya alam yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah mendatang. Namun, kata dia, faktor teknologi menjadi kendala pengembangan sumberdaya alam di laut.

"Ketika kita bicara laut, kita harus tahu ada apa saja di laut, ada minyak,ada potensi gas besar, cilakanya dengan teknologi asing itu lebih tinggi, dan mereka melakukan riset, akurasinya baik dan ini takutnya sudah sampai ke dunia bisnisnya," kata Ridwan.

Oleh karena itu, lanjut Ridwan, pemerintah mendatang harus memperbaiki sistem monitoring laut dan perbaikan pelabuhan-pelabuhan di seluruh daerah Indonesia tersebut, bila ingin menjalankan konsep Tol Laut ini.
Penulis : Yoga Sukmana
Editor : Erlangga Djumena