Bantahan Menteri Tenaga Kerja atas isu membanjirnya tenaga kerja kasar (buruh) asal Cina rasanya tak menjawab masalah yang sudah terlanjur menjadi isu panas di masyarakat. Meski di lengkapi data-data, namun bantahan Menaker terkesan mengecilkan kekhawatiran masyarakat.


Sebagai otoritas sektor ketenagakerjaan, Kemenaker lebih tampak defensif dan tidak sensitif atas isu membanjirnya buruh asal Cina. Dus, itu berarti pemerintah, sebagaimana diwakili Kemenaker, menganggap isu dan kekhawatiran masyarakat atas serbuan buruh Cina hanyalah isapan jempol.

Pihak Kemenaker mengungkapkan bahwa jumlah tenaga kerja asal Cina di Indonesia 'hanyalah' berjumlah 14 ribu hingga 16 ribu orang dalam periode setahun setara sekitar 20 persen tenaga kerja asing di tanah air. Bahkan, dipaparkan jumlah tenaga kerja asing justru makin menurun dalam beberapa tahun belakangan

Kok bisa? Inilah yang justru bisa memicu kesimpangsiuran baru. Laporan berbagai media mengungkapkan adanya buruh Cina diberbagai daerah seiring dengan investasi dari negara ini adalah faktual. Baik di Banten, Cilacap, Batam, Kalimantan Timur, Konawe, Sulawesi Tenggara serta daerah lainnya.
Nusanews.com

Rasanya juga belum hilang dalam ingatan publik tertangkapnya pekerja asal Cina yang melakukan pengeboran tanah yang memasuki areal kawasan Bandara Halim Perdanakusuma di Jakarta. Mereka mengebor tanah untuk sample analisis tanah proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung.

Di Batam, anggota DPR menemukan pekerja asal Cina dibayar dua kali lipat dibanding tenaga kerja lokal, untuk jenis pekerjaan yang sama. Masih di Batam pula, puluhan pekerja kasar asal Cina menempati asrama pada pusat pembangkit listrik yang sudah lama selesai dibangun.

Fakta bahwa investor Cina mengusung tenaga kerja kasar ke Indonesia bukanlah mengada-ada. Sebab, keberadaannya bisa dilihat dengan mata telanjang oleh siapapun. Fenomena ini tidak dijumpai pada proyek yang dibiayai atau investornya asal Jepang, Korea, Amerika atau Eropa.

Kita ikut mengkhawatirkan jika Kemenaker lengah atau tak mampu melakukan pengawasan atas kehadiran jurus asal Cina tersebut. Sehingga keberadaan mereka tak tercatat dalam data Kemenaker. Sebab, seperti banyak disinyalir para buruh Cina tersebut memang tidak menggunakan visa tenaga kerja alias illegal.

Kita mendukung upaya pemerintah menarik investor asing menanamkan modal di tanah air, termasuk dari Cina. Namun rasanya bukan berarti harus mengorbankan segala-galanya. Kedaulatan dan kesempatan kerja untuk warga negara sendiri juga harus tetap dijaga.
Dua aspek yang sepertinya lupa menjadi perhatian Kemenaker meladeni simpang siur isu serbuan buruh Cina.( ) ts
NUSANEWS.com

http://www.nusanews.com/2016/07/simpang-siur-buruh-cina.html?m=1#more

Ternyata masih banyak kejadian